KabarAktual.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan klarifikasi terkait Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang sempat viral di media sosial. Dia menyatakan pemerintah tidak pernah mengabaikan kerusakan jembatan tersebut.
Tito bahkan membantah informasi yang berkembang bahwa masyarakat membangun kembali jembatan secara mandiri karena pemerintah tidak hadir. “Ada dua narasi yang kurang pas. Narasi pertama bahwa pemerintah tidak memperhatikan. Narasi kedua, masyarakat membangun jembatan sendiri,” kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Menurut Tito, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan struktur utama Jembatan Enang-Enang sebenarnya tidak roboh. Jembatan baja tersebut masih utuh, namun akses jalan menuju jembatan mengalami longsor sehingga menyebabkan posisi jembatan miring. “Itu semula jalannya longsor kira-kira tiga kilometer, semua amblas. Jembatannya tidak patah karena baja,” ujarnya.
Ia menjelaskan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh sejak awal telah menangani persoalan tersebut. Namun, petugas teknis meminta masyarakat tidak menggunakan jembatan karena kondisi tanah di sekitar pondasi masih labil dan berisiko membahayakan keselamatan pengguna. “Balai PU menyampaikan jangan gunakan ini. Rawan. Jadi gunakan jalan yang memutar,” katanya.
Kebijakan tersebut, lanjut Tito, mendapat penolakan dari sebagian warga karena jalur alternatif yang tersedia dinilai terlalu jauh dan menambah biaya transportasi.
Menurutnya, jika sebelumnya masyarakat hanya membutuhkan sekitar setengah liter bahan bakar untuk melintas, melalui jalur alternatif mereka harus mengeluarkan hingga tiga liter bensin.
Karena alasan itu, masyarakat kemudian bergotong royong membuat akses sementara menggunakan material pasir dan batu (sirtu) pada bagian jalan yang amblas agar jembatan dapat kembali dilalui. “Masyarakat bukan membangun jembatannya. Jembatannya sudah ada. Yang dibangun masyarakat adalah jalan sirtunya,” tegas Tito.
Ia mengatakan pemerintah telah memediasi perbedaan pandangan antara warga dan BPJN Aceh. Hasilnya, jembatan tersebut kini dapat difungsikan sementara dengan sejumlah pembatasan.
Kendaraan roda dua dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas, sementara truk dan kendaraan bertonase besar dilarang menggunakan jalur tersebut. “PU akan membangun struktur di bawahnya untuk temporer, kemudian jalannya akan diperbaiki dan diaspal. Tapi satu, tidak boleh ada truk lewat situ. Masyarakat setuju,” ujarnya.
Selain memperkuat struktur jembatan yang ada, pemerintah juga berencana memperbaiki jalan alternatif, membangun dua jembatan pada jalur penghubung lainnya, serta menyiapkan pembangunan jembatan permanen baru pada 2027.
Tito menambahkan, jembatan permanen tersebut akan dibangun di lokasi yang lebih aman dengan panjang sekitar 400 meter. “Jembatan utamanya nanti panjangnya 400 meter dan menjadi ikonnya Tanah Gayo. Itu akan dibangun tahun depan, 2027,” katanya.
Sebelumnya, Jembatan Enang-Enang menjadi perhatian publik setelah beredar informasi bahwa warga setempat mengumpulkan dana swadaya lebih dari Rp1 miliar untuk membangun akses yang rusak akibat banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025. Narasi tersebut memicu kritik publik terhadap lambannya penanganan infrastruktur di wilayah pedalaman Aceh.[]
