“Efisiensi.”
Kata itu mungkin menjadi salah satu kosakata yang paling sering diucapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatannya.
Demi efisiensi, transfer ke daerah dipangkas. Demi efisiensi, kementerian dan lembaga diminta mengencangkan ikat pinggang. Demi efisiensi, berbagai program dan belanja pemerintah direvisi. Bahkan sejumlah kepala daerah mengeluhkan berkurangnya ruang fiskal akibat penyesuaian kebijakan anggaran pusat.
Pesan yang ingin disampaikan pemerintah sederhana: negara sedang berhemat. Namun di saat yang sama, publik menyaksikan pemandangan yang berbeda.
Presiden tetap aktif melakukan kunjungan luar negeri dengan rombongan besar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar. Pengadaan berbagai perangkat pendukung, mulai dari sistem teknologi informasi, kendaraan operasional, hingga berbagai kebutuhan logistik lainnya terus berjalan.
Belum lagi polemik pengadaan sapi kurban Presiden yang dibiayai melalui APBN dan disalurkan ke berbagai daerah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
Di sinilah kontradiksi mulai terlihat. Negara meminta rakyat memahami pentingnya penghematan, tetapi pada saat yang sama menampilkan berbagai kebijakan yang memberi kesan bahwa uang negara tetap tersedia dalam jumlah besar untuk program-program yang tidak seluruhnya dipandang mendesak oleh publik.
Polemik sapi kurban Presiden menjadi contoh paling aktual.
Secara administratif, pemerintah memiliki argumentasi bahwa pengadaan sapi kurban merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan Presiden yang telah berlangsung sejak masa pemerintahan sebelumnya. Apakah semua kebijakan pada masa lalu tetap harus dipertahankan meski itu sebuah kekeliruan dan konteksnya tidak relevan lagi?
Persoalannya bukan semata legalitas. Persoalannya adalah sensitivitas. Kurban juga menyangkut pemahaman beragama yang benar.
Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Suwendi, M.Ag., mengingatkan bahwa polemik tersebut tidak dapat dipandang hanya dari sudut hukum agama.
Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada konteks sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. “Dalam momentum Idul Adha 1447 H/2026 M, publik disuguhkan polemik penggunaan APBN untuk program kurban Presiden. Polemik ini dapat dipahami bukan hanya sekedar soal perbedaan fiqhiyah, tetapi juga terkait sensitivitas sosial di saat kondisi ekonomi negara yang belum sepenuhnya stabil,” tulis Suwendi.
Pernyataan itu menyentuh inti persoalan.Di satu sisi pemerintah berbicara mengenai tekanan fiskal, efisiensi belanja negara, dan perlunya penghematan. Namun di sisi lain negara tetap membiayai program-program simbolik yang memunculkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran.
Suwendi bahkan menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara untuk kegiatan keagamaan tidak cukup hanya dibenarkan secara administratif. “Dalam etika kepemimpinan Islam, tindakan pemimpin tidak cukup hanya ‘boleh’, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial di tengah masyarakat luas,” ujarnya.
Masalah yang lebih besar sebenarnya bukan terletak pada sapi kurban.
Sapi kurban hanya puncak gunung es. Persoalan yang lebih mendasar adalah munculnya kesan bahwa kebijakan efisiensi diterapkan secara asimetris.
Ketika pemerintah memotong anggaran daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan berbagai program pelayanan publik, publik berharap penghematan juga tercermin pada seluruh aktivitas kekuasaan. Termasuk dalam perjalanan dinas, seremoni kenegaraan, proyek-proyek pencitraan, hingga berbagai program yang nilai manfaat ekonominya masih diperdebatkan.
Dalam teori kebijakan publik, legitimasi pengorbanan hanya akan muncul apabila masyarakat melihat para pemimpinnya ikut berkorban.
Rakyat akan menerima penghematan apabila elite juga memberi teladan penghematan.
Sebaliknya, ketika penghematan hanya dipaksakan kepada daerah, birokrasi bawah, dan masyarakat, sementara simbol-simbol kemegahan negara tetap dipertahankan, maka yang muncul adalah rasa ketidakadilan.
Ironi lainnya muncul dari tata kelola anggaran itu sendiri. Beberapa kebijakan strategis yang memerlukan dana besar dalam beberapa kesempatan justru memunculkan kesan bahwa proses pengambilan keputusannya berlangsung sangat tersentralisasi di lingkaran Istana. Akibatnya, muncul persepsi bahwa Kementerian Keuangan lebih sering berada dalam posisi menyesuaikan diri terhadap keputusan politik yang sudah ditetapkan, bukan menjadi institusi yang sejak awal menentukan arah disiplin fiskal negara.
Padahal dalam negara modern, pengelolaan APBN tidak boleh hanya benar secara politik. Ia juga harus masuk akal secara ekonomi.
Karena itu, perdebatan mengenai sapi kurban Presiden sesungguhnya bukan tentang sapi.
Sebagaimana dikatakan Suwendi, polemik ini adalah ujian mengenai bagaimana negara mempertemukan agama, etika publik, dan tata kelola anggaran secara bijaksana.
Publik tidak sedang mempermasalahkan ibadah kurban. Publik juga tidak sedang mempersoalkan syiar agama. Yang dipertanyakan adalah konsistensi.
Ketika negara meminta rakyat berhemat, rakyat berharap negara memberikan contoh yang sama.
Ketika daerah dipaksa mengencangkan ikat pinggang, masyarakat berharap penguasa juga mengurangi kemewahan yang tidak perlu.
Dan, ketika pemerintah menjadikan efisiensi sebagai mantra utama pembangunan, ukuran keberhasilannya bukan terletak pada seberapa besar anggaran yang dipotong dari bawah. Melainkan seberapa besar kesediaan kekuasaan untuk memulai penghematan dari atas.
Rakyat sudah terbiasa berhadapan dengan beragam kesulitan. Yang lebih sulit diterima adalah ketidakadilan.[]
