DI TENGAH kecamuk aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Aceh, beberapa hari kemarin, publik justru disuguhi penjelasan bahwa Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem sedang berada di Jakarta. Katanya, untuk melobi tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan.
Narasi itu disampaikan dengan apik oleh juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, lengkap dengan penegasan bahwa gubernur “sedang bekerja keras untuk Aceh”. Selembar foto Mualem didampingi Irsyadi (staf khusus gubernur) dan sejumlah orang ikut melengkapi pernyataan Jubir.
Masalahnya, publik tidak sedang mempertanyakan apakah seorang gubernur boleh pergi ke Jakarta. Yang dipersoalkan adalah momentum, sensitivitas, dan kesan kuat bahwa penjelasan resmi itu lebih mirip argumentasi pembenaran atas alibi yang sedang dibangun.
Semakin panjang klarifikasi disampaikan, semakin munguatkan kesan bahwa ketidakhadiran gubernur di tengah-tengah mahasiswa adalah sesuatu yang tidak dapat dimaklumi. Padahal persoalannya jauh lebih sederhana: ketika rakyat datang dan minta ditemui, pemimpinnya justru tidak ada di tempat.
Baca juga: Mualem, Jangan Zalimi Rakyat Aceh!
Dalam politik, keadaan seperti ini sulit dibaca secara netral. Publik tentu berhak curiga bahwa keberadaan Mualem di Jakarta bersamaan dengan demonstrasi besar di depan kantornya bukan sekadar kebetulan administratif. Terlebih demonstrasi itu bukan aksi biasa. Ini sangat urgent. Massa secara terbuka meminta Mualem menemui mereka terkait polemik Pergub JKA yang sedang menuai penolakan.
Alih-alih hadir meredakan situasi, pemerintah justru memilih jalur komunikasi satu arah melalui jubir. Saat itulah publik mulai membaca adanya jarak, bahkan kecenderungan menghindar.
Pernyataan bahwa Mualem berada di Jakarta untuk meminta tambahan anggaran pun memunculkan banyak lubang logika yang sulit ditutup hanya dengan pernyataan pers. Pertama, publik memahami bahwa tambahan anggaran bukan sesuatu yang bisa diperoleh lewat pertemuan singkat dan spontan.
Baca juga: Siapa “Peurahop” Mualem Teken Pergub JKA?
Mekanisme fiskal negara bekerja melalui tahapan panjang, pembahasan lintas kementerian, hingga persetujuan politik yang tidak sederhana. Apalagi yang ditemui disebut masih selevel sekretaris jenderal kementerian, bukan pengambil keputusan akhir.
Kedua, pemerintah pusat saat ini justru sedang menjalankan agenda efisiensi anggaran nasional. Dalam konteks itu, publik tentu bertanya: apakah benar ada urgensi sedemikian mendesak sehingga gubernur harus berada di Jakarta tepat ketika kantornya sendiri sedang dipenuhi demonstran?
Ketiga, jika alasan “melobi anggaran” dianggap cukup untuk meninggalkan situasi politik yang memanas di daerah, maka logika yang sama bisa dipakai semua kepala daerah di Indonesia. Setiap kali didemo, cukup terbang ke Jakarta dan menyebut sedang memperjuangkan anggaran.
Baca juga: China Saboh Geudong; Sandiwara “Sinar Jeumpa” Babak II
Yang dipersoalkan publik bukan perjalanan dinas gubernur, melainkan keberanian menghadapi tekanan politik secara langsung. Mahasiswa datang membawa tuntutan dan kemarahan sosial.
Mereka meminta bertemu. Mereka meminta pemimpinnya hadir. Tetapi yang muncul justru keterangan pers yang terasa sangat administratif, dingin, dan terlalu sibuk membangun citra bahwa gubernur sedang bekerja keras di balik layar.
Padahal dalam demokrasi, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan melobi anggaran. Kepemimpinan juga diuji dari keberanian berdiri di depan rakyat sendiri ketika situasi sedang tidak nyaman.
Publik tampaknya sudah terlanjur menangkap satu kesan yang sulit dihapus: Mualem tidak sedang absen karena keadaan, melainkan sedang membangun alasan agar ketidakhadirannya tampak masuk akal.[]
