KabarAktual.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan polemik anggaran pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026. Anggaran tersebut menjadi sorotan lantarsn nilai pengadaan lisensi mencapai ratusan juta rupiah per paket.
Menanggapi hal itu, Dadan menegaskan layanan tersebut bukan sekadar aplikasi rapat biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dipakai untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
“Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” kata Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).
Menurut Dadan, sistem video conference itu dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Layanan tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Fasilitas itu digunakan seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pejabat pusat, pimpinan wilayah, pejabat administrator, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Untuk Koordinasi Program MBG
Dadan menjelaskan, layanan rapat daring itu dipakai untuk berbagai kebutuhan program MBG, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis pelaksana, evaluasi program, hingga edukasi publik.
Dengan kapasitas besar, BGN mengklaim bisa menyampaikan arahan secara serentak kepada puluhan ribu peserta di berbagai wilayah. “Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah,” ujarnya.
Dadan menambahkan, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga kesamaan pemahaman seluruh pelaksana terhadap standar kerja.
Karena itu, sarana komunikasi digital dinilai penting agar koordinasi berjalan cepat, seragam, dan terdokumentasi. “Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” katanya.[]
