KabarAktual.id – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengecam pernyataan Prof Humam Hamid terkait Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang dinilai menyesatkan publik. “Humam sedang memainkan politik Kuda Troya, membohongi publik,” kata Nurlis di Banda Aceh, Rabu malam (15/4/2026).
Pernyataan itu disampaikan Nurlis merespons video Humam yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, guru besar Universitas Syiah Kuala (USK) itu menuding Gubernur Aceh tidak sepenuhnya mengendalikan dan memonitor perkembangan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Pernyataan itu membuat runyam, mengesankan seolah-olah Mualem tidak memahami substansi Pergub dan membubuhi tanda tangan secara asal-asalan.
Humam bahkan menyebut kondisi itu sebagai “bunuh diri politik” bagi gubernur maupun Partai Aceh. Menanggapi hal itu, Nurlis menilai tudingan tersebut tidak benar dan cenderung membangun persepsi negatif. “Postur bahasa dalam pernyataannya seolah-olah sedang membawa kebenaran. Padahal, ia sedang membunuh karakter gubernur dan Partai Aceh,” ujar Nurlis.
Baca juga: Mualem Akan Batalkan Kebijakan Pembatasan Kuota JKA?
Ia juga menyoroti klaim Humam yang menyebut adanya pertemuan di suatu tempat tanpa menjelaskan lokasi maupun pihak yang hadir. “Mestinya dia sebutkan tempat pertemuannya dan dengan siapa saja. Ini justru terkesan dirahasiakan, di sini saja sudah mulai aneh,” kata Nurlis.
Menurutnya, narasi yang dibangun Humam bersifat imajiner dan menyerupai strategi “Kuda Troya”, yakni penyusupan dengan maksud tersembunyi. “Seolah-olah masuk untuk berbuat baik, tapi tujuannya menyerang Mualem dan Partai Aceh,” sebut Nurlis.
Jubir menyayangkan sikap Humam yang dinilai belum move on dari dinamika politik Pilkada lalu. “Sudahlah, mari sama-sama membangun Aceh yang lebih baik. Hentikan mengadu domba dan provokasi yang tidak produktif,” kata Nurlis.
Sebelumnya, sebagaimana dilansir KabarAktual.id, Prof Humam Hamid menyatakan bahwa kepemimpinan Gubernur Aceh dalam isu JKA dinilai belum berjalan optimal. Ia menilai lemahnya kontrol dan koordinasi dapat berdampak serius terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik, bahkan menyebut situasi tersebut sebagai risiko “bunuh diri politik” bagi kepala daerah dan partai pendukungnya.
Hingga sejauh ini, belum diperoleh klarifikasi dari Prof Humam Hamid terkait pernyataannya yang tayang di sebuah podcast tersebut.[]
