KabarAktual.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah agar memberantas premanisme. Ulah preman berbaju ormas, dinilai, sudah sangat meresahkan dan mengganggu investasi masuk ke Indonesia.
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, mengaku telah menyampaikan masalah serius tersebut kepada pemerintah. APINDO meminta pemerintah serius menekan aksi premanisme. “Pemerintah juga harus (melakukan) tindakan-tindakanlah, gimana caranya untuk bisa membantu pelaku usaha menjalankan operasional. Jelas (preman) ini sangat mengganggu,” ujarnya kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Menurut dia, aksi premanisme yang kerap kali memungut biaya-biaya secara liar tidak bisa dibenarkan. Apalagi, aksi itu sudah berlangsung sejak lama. “Sebenarnya ini bukan masalah baru. Cuma ini sekarang mengemuka. Dan mungkin sekarang juga jadi lebih banyak yang berani untuk bicara,” jelasnya.
Namun begitu, Shinta tak menyebut jumlah kerugian yang ditaksir akibat aksi premanisme tersebut. Pasalnya, besaran pungutan liar yang diminta preman berbeda di tiap daerah. “Kan translate ke biaya ekonomi berapa, tapi yang jelas kita melihat bahwa memang ini menggangg lah daripada ekosistem investasi di Indonesia,” tutupnya.
Seperti diberitaka media, aksi premanisme kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Aksi premanisme ini bahkan disebut-sebut mulai menggoyang citra Indonesia di mata para investor.
Peristiwa yang dimaksud adalah gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD. Hal ini mencuat kala Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memaparkan kejadian tersebut saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.
Eddy mendorong agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Ia menyebut, rasa aman perlu ditingkatkan agar para investor merasa nyaman untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dikutip dari detikOto.
“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” lanjut Eddy.[]
Sumber: detikcom
