KabarAktual.id — Potongan video Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, sedang berpidato viral di media sosial. Dengan berapi-api dia mengingatkan pemerintah Pusat yang dinilainya tidak adil terhadap daerah. “Kita bisa mati di lumbung padi,” kata dia mengibaratkan nasib daerah yang didatangi banyak investor tapi tidak berimbas bagi kesejahteraan rakyat.
Krisantus mengatakan, bukan tidak mungkin Kalbar bisa menjadi “Papua-Papua” dan “Aceh-Aceh” berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud. Pemerintah pusat, tegasnya, tidak boleh mengabaikan persoalan ketimpangan dan pembangunan di Kalimantan Barat yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.
“Jangan dipikir oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh-Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini,” kata Krisantus dalam video yang beredar di media sosial.
Baca juga: Pemotongan TKD; Cara Pintas Melenyapkan Otonomi
Pernyataan tersebut diduga disampaikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026). Krisantus menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Barat. Menurut dia, berbagai jenis komoditas tambang tersedia di wilayah tersebut, mulai dari emas, bauksit, pasir kuarsa, pasir silika, bijih besi, batu bara hingga uranium.
Selain sektor pertambangan, Kalimantan Barat juga memiliki potensi perkebunan dan pertanian yang luas. Namun, kekayaan sumber daya alam itu, menurut Krisantus, belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan di sejumlah wilayah. Saat melakukan perjalanan menuju Kabupaten Kapuas Hulu, Krisantus mengaku menemukan puluhan jembatan dengan kondisi yang tidak layak.
Menurut dia, kendaraan bahkan harus berhati-hati saat melintasi sejumlah jembatan karena kondisi lantainya yang rusak.
“Ketika mobil lewat, harus menyusun papan tepat di roda mobil tersebut. Kalau tidak, jatuh ke sungai. Kemudian mobil harus menyeberang sungai,” ujarnya.
Baca juga: Wahai Instansi Vertikal, Berhentilah Menyedot Dana Otsus Aceh!
Selain persoalan infrastruktur, Krisantus juga menyinggung masih tingginya angka kemiskinan dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.
Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan cita-cita kemerdekaan, terutama di tengah besarnya kekayaan alam yang dimiliki Kalimantan Barat.
“Rakyat-rakyat masih miskin, proposal masih bergentayangan. Ini adalah indikator kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini,” katanya.
Krisantus menegaskan dirinya tidak segan menyampaikan langsung kepada pemerintah pusat bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya terwujud, termasuk di Kalimantan Barat.
Ia juga menyinggung amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang, menurutnya, belum dijalankan secara murni dan konsekuen dalam pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Maka saya selalu menekankan, ketika saya berpidato di depan pemerintah pusat juga saya tidak segan-segan menyampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud di negara ini,” ujar Krisantus.
Pernyataan yang menyinggung Papua dan Aceh itu kemudian menjadi sorotan. Dalam konteks pidatonya, Krisantus menggunakan dua wilayah tersebut sebagai peringatan atas potensi munculnya persoalan serius apabila ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam terus dibiarkan.
Krisantus menekankan, Kalimantan Barat yang memiliki kekayaan alam melimpah tidak seharusnya masih menghadapi persoalan mendasar, seperti infrastruktur buruk dan kemiskinan masyarakat.
Pesan utama yang disampaikan Wagub Kalbar itu adalah tuntutan agar pemerintah pusat memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat di daerah. Sebab, menurutnya, ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam dan kondisi kesejahteraan rakyat berpotensi menimbulkan kekecewaan yang semakin besar jika tidak segera diatasi.[]
