KabarAktual.id — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi kritik mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, terkait tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Berbagai perjalanan luar negeri, ditegaskan, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari diplomasi strategis yang telah menghasilkan sejumlah capaian konkret bagi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Teddy melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet dan dikutip pada Senin (1/6/2026). Mengawali tanggapannya, Teddy menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Dino Patti Djalal.
Ia menyebut Dino sebagai diplomat senior yang memiliki pengalaman panjang di dunia diplomasi Indonesia. “Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat,” ujar Teddy.
Ia kemudian meluruskan sejumlah poin yang menurutnya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Pertama, terkait biaya perjalanan luar negeri Presiden.
Menurut Teddy, seluruh kelebihan biaya di luar anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo. “Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” katanya.
Baca juga: Saran Dino untuk Prabowo
Kedua, mengenai jumlah rombongan kepresidenan. Jumlah delegasi yang menyertai Presiden saat kunjungan luar negeri, tegasnya, telah berkurang drastis dibanding periode pemerintahan sebelumnya.
Dikatakan, pada masa lalu jumlah rombongan bisa mencapai lebih dari 120 orang dalam satu kunjungan. Di era Prabowo, jumlah tersebut dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang. “Jumlah rombongan Presiden Prabowo sudah berkurang sekitar 50 persen, bahkan lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya,” kata Teddy.
Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua agenda luar negeri dapat direncanakan jauh hari. Dinamika geopolitik global yang berubah sangat cepat membuat sejumlah kunjungan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi terkini.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo memimpin Indonesia pada masa yang penuh ketidakpastian akibat berbagai konflik internasional, mulai dari perang di Ukraina hingga ketegangan yang melibatkan negara-negara Timur Tengah. Dalam kondisi tersebut, kata Teddy, hubungan personal antarpemimpin dunia menjadi sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia.
Menurut Teddy, hubungan tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita meminta bantuan. “Hubungan baik harus dibangun sejak awal agar ketika diperlukan kita memiliki akses dan dukungan,” katanya.
Baca juga: Dino Kritik Prabowo Terlalu Sering ke Luar Negeri, Satu Kunjungan Habiskan Ratusan Miliar
Teddy membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bertujuan membangun citra atau sekadar “gagah-gagahan seremonial”. Menurutnya, berbagai lawatan tersebut telah menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia.
Ia menyebut salah satu capaian penting adalah bergabungnya Indonesia dalam kelompok negara ekonomi berkembang BRICS. Keanggotaan tersebut, lanjutnya, memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia.
Selain itu, ia juga menyinggung keberhasilan penyelesaian kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa yang memberikan berbagai keuntungan bagi Indonesia.”Perjanjian yang sudah diurus belasan tahun akhirnya tercapai pada masa Presiden Prabowo,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Teddy mengklaim total investasi yang masuk ke Indonesia selama satu setengah tahun pemerintahan Prabowo mencapai sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia juga mencontohkan kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang disebut menghasilkan komitmen investasi baru senilai sekitar Rp575 triliun.
Menurut Teddy, diplomasi Presiden juga berkontribusi dalam penguatan sektor pertahanan melalui kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan sejumlah negara Eropa lainnya.
Pada bidang keagamaan, Teddy menyebut hubungan erat Indonesia dengan Arab Saudi turut mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dalam dua tahun terakhir. Saat ini, sebutnya, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki area penampungan jamaah haji di Arab Saudi setelah pemerintah Saudi melakukan perubahan regulasi yang memungkinkan hal tersebut.
Teddy juga menyoroti peran aktif Indonesia dalam isu Palestina. Pemerintah telah beberapa kali mengirim bantuan logistik melalui jalur udara, mengoperasikan kapal rumah sakit, hingga memberikan beasiswa pendidikan kepada warga Palestina di Indonesia. “Semua itu memerlukan diplomasi yang kuat dengan berbagai negara,” katanya.
Selain itu, Teddy mengungkapkan diplomasi Indonesia baru-baru ini juga berhasil membantu proses pemulangan seorang warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut bebas.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja diplomasi yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup oleh pemerintah.
Menutup tanggapannya, Teddy menegaskan bahwa keputusan terkait prioritas pertemuan dengan kepala negara lain sepenuhnya berada di tangan Presiden bersama Menteri Luar Negeri berdasarkan pertimbangan strategis yang tidak selalu dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Namun demi, ia menilai kritik dan masukan tetap diperlukan dalam sistem demokrasi.
Namun, menurutnya, penilaian terhadap diplomasi Presiden seharusnya juga mempertimbangkan hasil-hasil konkret yang telah dicapai. “Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima. Tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” kata Teddy.[]
