ACEH memang unik. Daerah dengan APBD terbesar di Sumatera ini masih rutin masuk papan atas kemiskinan nasional.
Dana otonomi khusus mengalir triliunan rupiah setiap tahun. Belanja pemerintah gemuk. Gedung bertambah. Mobil dinas berganti. Perjalanan dinas tetap ramai. Tetapi rakyatnya masih sibuk bertahan hidup.
Lalu datanglah polemik JKA. Program yang sejak awal dipuji sebagai simbol keberpihakan kepada rakyat kecil itu kini diperlakukan seperti beban rumah tangga yang mulai terasa mahal di akhir bulan. Dibahas panjang. Diperdebatkan serius. Seolah-olah Aceh sedang jatuh miskin mendadak.
Padahal data berbicara lain.
Tahun 2025, APBA Aceh mencapai Rp11,68 triliun. Realisasinya hanya sekitar 89 persen. Sisanya? Mengendap menjadi SILPA sekitar Rp1,17 triliun.
Triliunan. Bukan juta. Bukan recehan yang tercecer di bawah meja rapat anggaran.
Baca juga: Demonstran Minta Bertemu, Mualem Posting Foto Sedang Lobi Anggaran di Jakarta
Ironinya, di tengah sisa anggaran sebesar itu, rakyat justru diminta memahami bahwa pembiayaan kesehatan mulai berat.
Di titik ini publik mulai bertanya sederhana: sebenarnya yang sedang sakit itu rakyat atau prioritas anggarannya?
JKA sesungguhnya bukan sekadar program kesehatan. Ia adalah bantalan sosial terakhir bagi masyarakat Aceh yang hidup di tengah tekanan ekonomi berkepanjangan.
Ketika harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sempit, dan pendapatan stagnan, kartu jaminan kesehatan sering menjadi satu-satunya rasa aman yang masih dimiliki rakyat kecil.
Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. JKA dipolemikkan. Dipersempit menjadi soal hitung-hitungan fiskal. Sementara pemborosan birokrasi berjalan tanpa rasa bersalah.
Baca juga: Siapa “Peurahop” Mualem Teken Pergub JKA?
Pokir tetap aman. Perjalanan dinas tetap lancar. Renovasi kantor terus hidup. Fasilitas pejabat tetap prioritas. Yang ribut justru biaya berobat rakyat.
Ini bukan lagi soal teknis anggaran. Ini soal moral kekuasaan.
Aceh hari ini sedang mengalami krisis prioritas yang akut.
Pemerintah tampak lebih takut mengganggu kenyamanan birokrasi dibanding menyentuh belanja yang minim manfaat langsung bagi rakyat. Akibatnya, APBA perlahan berubah menjadi alat mempertahankan struktur kekuasaan, bukan instrumen penyelamatan sosial.
Padahal kondisi rakyat sedang tidak baik-baik saja. Kemiskinan Aceh masih sekitar 14 persen, tertinggi di Sumatera. Pengangguran anak muda tetap tinggi. Banyak lulusan sarjana akhirnya menjadi penonton di kampung sendiri. Inflasi Aceh pada akhir 2025 bahkan menyentuh 6,71 persen, tertinggi secara nasional dan jauh di atas inflasi nasional.
Artinya apa?
Harga beras naik. Cabai naik. Ongkos hidup naik. Tetapi pendapatan rakyat jalan di tempat.
Baca juga: Mualem Gubernur tak Bertanggung Jawab
Di saat seperti itu, logika paling dasar seharusnya bekerja: perlindungan sosial mesti diperkuat, bukan malah diperdebatkan.
Namun Aceh sering berjalan dengan logika terbalik. Yang menyangkut rakyat selalu dianggap mahal. Yang menyangkut birokrasi selalu dianggap penting.
Karena itu polemik JKA sebenarnya membuka wajah asli tata kelola anggaran Aceh. Bahwa problem terbesar daerah ini bukan semata kekurangan uang, melainkan kekurangan keberanian politik untuk berpihak secara nyata kepada rakyat.
Lebih ironis lagi, pertumbuhan ekonomi Aceh selama ini juga lebih banyak terjadi di atas kertas.
PDRB Aceh tahun 2025 atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp257 triliun. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, rakyat tetap mengeluh. Daya beli lemah. Lapangan kerja minim. Anak muda frustrasi. UMKM sulit berkembang.
Perputaran uang besar. Yang menikmati, itu-itu juga.
Sementara di lapisan bawah, masyarakat menghadapi ancaman sosial yang makin serius. Narkoba menyasar generasi muda. Judi online tumbuh menjadi wabah baru. Banyak keluarga jatuh miskin bukan karena malas bekerja, tetapi karena sistem ekonomi dan sosial gagal memberi harapan hidup yang layak.
Dan, di tengah situasi seperti itu, pemerintah justru sibuk memperdebatkan keberlanjutan program kesehatan rakyat.
Sungguh ironi yang terlalu telanjang untuk ditutupi konferensi pers.
Karena itu tuntutan mahasiswa terkait Pergub JKA sesungguhnya bukan sekadar protes kebijakan teknis. Itu alarm keras bahwa publik mulai lelah melihat APBA dikelola tanpa arah keberpihakan yang jelas.
Rakyat tidak butuh pidato panjang tentang fiskal jika pada akhirnya mereka tetap kesulitan berobat.
Rakyat juga tidak terlalu peduli berapa besar angka APBA jika hasil akhirnya hanya kemegahan birokrasi dan tumpukan SILPA setiap tahun.
Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah tidak pernah ditentukan oleh besarnya anggaran.
Ukuran sejatinya sederhana. Apakah rakyat bisa hidup lebih tenang, lebih sehat, lebih mudah mencari kerja, dan lebih mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi?
Dan, ketika kesehatan rakyat masih dipolemikkan di tengah SILPA triliunan rupiah, maka yang sedang dipertanyakan publik bukan lagi kemampuan pemerintah mengelola anggaran. Melainkan, kepada siapa sebenarnya anggaran itu berpihak.[]
Penulis adalah Pengamat Ekonomi Publik
