News  

Mualem Akan Batalkan Kebijakan Pembatasan Kuota JKA?

KabarAktual.id — Di tengah gonjang-ganjing isu pembatasan kuota JKA, beredar macam-macam rumor. Ada yang menyebut kebijakan itu sebagai jebakan terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Ada selintingan yang menyebut, bahwa Mualem tidak ingin membatasi akses JKA untuk semua masyarakat. “Tapi ada pihak yang menjebak sehingga Mualem terperangkap dalam situasi dilematis,” kata sebuah sumber.

Logo Korpri

Di tengah berbagai rumor soal JKA, beredar potongan video di media sosial TikTok berisi pernyatan Prof Human Hamid. Guru besar Universitas Syiah Kuala (USK) mengaku secara tidak sengaja bertemu Mualem dalam sebuah acara.

Baca juga: Warga Aceh Desil 8–10 tak Dapat JKA, Cek Keluarga Anda Masuk Desil Berapa Melalui Link Ini

Begini pernyataan Prof Human dilansir dari akun TikTok @Pintoe.co, Selasa (14/4/2026).

“Saya tadi malam itu secara nggak sengaja ketemu (Mualem) di sebuah tempat. Saya tanya ke beliau, ke Pak Gubernur, Pak Gub tahu nggak perkembangan terakhir mengenai JKA?” ucap Humam dalam video itu.

Baca juga: Nama Tak Masuk JKA? Ini Cara Ajukan Sanggahan

“Ya, saya kan agak sakit pak,” jawaban Mualem seperti ditirukan Prof Humam.

Jadi, jawaban beliau, ya beliau tidak sepenuhnya in charge untuk itu, tidak sepenuhnya attach, memonitor penuh. Itu.

“Tahu nggak Pak Gubernur, ada perubahan yang sangat luar biasa?” tanya Prof Humam.

Ya, bagaimana saya sebutkan, ini nggak bagus menurut saya. Ini nggak bagus. Dan sebagusnya ini, itu diubah, direvisi.

“Siap,” kata dia.

“Ada lain yang disampaikan?” tanya pewawancara kepada Prof Humam.

“Ya, tidak. Jadi dia, yang saya lihat tadi malam, di sebalik dia menguasai kesehatannya, terlihat ke saya ada ketulusan Mualem,” ujarnya.

Human mengatakan, bahwa kebijakan itu akan menciptakan “bunuh diri” bagi Gubernur Mualem. “Ini bunuh diri politik. Baik untuk gubernur maupun untuk DPR, maupun untuk Partai Aceh.”

“Dan saya nggak bahas teknis tadi malam, tapi saya mengatakan ini tidak bagus. Ini nanti rekening politiknya ini Pak Gubernur yang akan tanggung. Cuma kemudian dia mengatakan dia siap, diubah nggak ada masalah. Saya kira begitu,” demikian Prof Humam.[]

Logo Korpri Logo Korpri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *