KabarAktual.id – Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyoroti rencana impor 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Herman menyatakan, dalam sejumlah rapat antara Komisi VI DPR dengan Agrinas, tidak pernah ada pembahasan terkait rencana impor kendaraan tersebut. Yang dibahas hanya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk alokasi anggaran Rp3 miliar per desa.
“Tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa. Tahu-tahu dari media ada impor dari India, masing-masing 35.000 unit sehingga total 105.000 kendaraan dengan anggaran Rp24,66 triliun,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2026).
Menurutnya, pengadaan dengan nilai anggaran besar tersebut seharusnya dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Ia juga menyatakan sepakat dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta Agrinas menunda rencana impor sebelum ada keputusan final dari pemerintah.
Herman turut mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar mengutamakan industri dalam negeri. Menurutnya, pengadaan kendaraan dari produsen lokal dapat mendorong penjualan otomotif yang tengah stagnan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Sementara itu, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, membantah pihaknya mengabaikan produsen otomotif dalam negeri. Ia menyebut hampir seluruh pemain besar telah diundang untuk klarifikasi, kualifikasi, dan negosiasi sesuai prosedur pengadaan.
“Nah, ini adalah Isuzu yang berita acaranya, dan sesuai prosedur kami melakukan pengadaan mulai dari klarifikasi, kualifikasi, negosiasi, hingga kesepakatan,” ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Namun, ia menyatakan harga yang ditawarkan produsen lokal dinilai belum memenuhi skema pengadaan dalam jumlah besar. Menurutnya, pembelian berskala bulk seharusnya menghasilkan harga yang lebih efisien dan rasional sesuai anggaran.
Karena itu, Agrinas akhirnya menggandeng pabrikan India untuk memenuhi kebutuhan pikap 4×4 dan truk dalam jumlah besar. Joao mengklaim, melalui skema tersebut perusahaan dapat menghemat hingga Rp46,5 triliun.
Perbedaan pandangan ini memunculkan polemik antara DPR dan Agrinas, terutama terkait transparansi, dukungan terhadap industri nasional, serta besaran anggaran dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.[]
