KabarAktual.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah sekolah elite di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tidak menerima program tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pelaksanaan MBG benar-benar berbasis kebutuhan gizi anak, bukan sekadar pendekatan administratif.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memiliki rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak penerima agar program tepat sasaran dan akuntabel.
“Agar tepat sasaran dan akuntabel, KPAI menyarankan BGN dan SPPG punya medical record AKG setiap anak,” kata Jasra di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Ia juga menilai keputusan sekolah tidak seharusnya langsung dilabeli sebagai penolakan terhadap program pemerintah, apalagi sampai melibatkan aparat keamanan.
Dia mengingatkan agar tidak buru-buru menggunakan narasi kata menolak. “Seharusnya ini berbasis AKG dan riwayat kesehatan, sehingga profesi ahli yang menjawab, bukan atas dasar perintah atau tekanan,” ujarnya.
Menurutnya, status sekolah elite tidak bisa menjadi tolok ukur kondisi gizi siswa. Ia menegaskan, sekolah dengan latar belakang ekonomi baik pun masih berpotensi memiliki siswa dengan masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan nutrisi.
Sementara itu, BGN memastikan tidak ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaan program MBG. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan penerimaan program bersifat sukarela dan tidak boleh disertai intimidasi.
Dikatakan, para kepala SPPG tidak boleh memaksa. “Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena siswanya anak-anak dari keluarga mampu, tidak apa-apa,” kata Nanik dalam keterangan resmi.
Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan gizi anak, namun pelaksanaan program harus mengedepankan prinsip sukarela. “Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari pihak mana pun, seolah-olah sekolah yang tidak menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
BGN juga mendorong SPPG mengalihkan sasaran program kepada kelompok yang lebih membutuhkan, seperti pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.[]
Sumber: Merdeka.com
