KabarAktual.id – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong angkat bicara menyusul keputusan Indonesia memangkas pasokan gas alam ke negara tersebut. Seluruh pihak dininta mematuhi komitmen kontrak komersial.
Wong menegaskan importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya.
Pernyataan itu disampaikan Wong di tengah kebijakan Indonesia memprioritaskan kebutuhan energi domestik. Dikutip The Straits Times, Minggu (25/10/2026), Wong menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban yang telah disepakati para pihak.
“Kami mengharapkan semua pihak menepati komitmennya, dan importir gas Singapura akan menempuh segala langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya berdasarkan kontrak tersebut,” kata Wong.
Indonesia sebelumnya mengumumkan pemangkasan ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar British Thermal Units per hari (BBTUD), mulai 24 Oktober 2026.
Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri di tengah perhatian terhadap ketahanan energi nasional.
Pemangkasan itu menyasar pasokan gas melalui pipa dari wilayah Natuna dan Sumatera. Namun, Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyatakan dampak pengurangan pasokan tersebut relatif terbatas terhadap kebutuhan gas nasional.
Berdasarkan data importir yang diterima EMA, pengurangan pasokan tercatat sebesar 17 BBTUD selama 18 hari. Angka itu kurang dari dua persen dari total kebutuhan gas harian Singapura yang melampaui 1.000 BBTUD.
Singapura Cari Alternatif Pasokan
Di tengah ketidakpastian pasokan gas dari Indonesia, Wong menegaskan Singapura telah mengantisipasi risiko gangguan energi dengan membangun terminal gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Infrastruktur tersebut memungkinkan Singapura mengimpor gas dari berbagai negara sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan melalui jaringan pipa. “Ini memberi kami lebih banyak pilihan untuk mengatasi gangguan pasokan,” ujar Wong.
Selain memperluas sumber impor, pemerintah Singapura juga berupaya mencari sumber energi alternatif yang lebih bersih dan dapat diandalkan. Salah satu opsi yang tengah dikaji serius adalah tenaga nuklir.
Wong mengakui penerapan energi nuklir menimbulkan persoalan keselamatan tersendiri bagi Singapura, mengingat wilayah negara itu relatif kecil dan padat penduduk. Meski demikian, ia menilai opsi tersebut tidak seharusnya ditutup hanya karena menghadapi tantangan atau kontroversi.
Menurut Wong, keputusan terkait tenaga nuklir harus didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap risiko dan manfaat, disertai dialog dengan masyarakat serta pertimbangan jangka panjang bagi ketahanan energi negara.
Sebagai bagian dari kajian tersebut, Singapura berencana mengundang Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 2027 untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kesiapan negara itu mengadopsi tenaga nuklir.
Penilaian tersebut mencakup 19 aspek penting, termasuk keselamatan nuklir, pengelolaan limbah radioaktif, serta perencanaan tanggap darurat.
Tekankan Kerja Sama Regional
Dalam pidatonya, Wong juga menyinggung berbagai tantangan lintas negara yang tidak dapat ditangani Singapura sendirian, termasuk penipuan daring dan kabut asap yang melanda negara tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun, penyelesaian persoalan lintas batas membutuhkan kerja sama dengan negara lain. “Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Diperlukan kerja sama negara lain,” kata Wong.
Ia menambahkan, Singapura akan terus memperkuat langkah perlindungan warga, meningkatkan respons terhadap berbagai ancaman, serta bekerja sama dengan negara lain untuk menyelesaikan persoalan hingga ke akar masalahnya.[]
