KabarAktual.id – DPR RI secara resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Aceh sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut disepakati seluruh fraksi dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (8/9/2026).
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Dasco meminta pendapat masing-masing fraksi terkait RUU tentang Pemerintahan Aceh. Pandangan fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapatnya, Dasco kemudian meminta persetujuan anggota DPR RI yang hadir untuk menetapkan RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR. “Apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pemerintahan Aceh dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab anggota dewan.
Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang sebelumnya menyetujui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Dalam rapat pleno Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026), seluruh fraksi partai politik di DPR juga menyatakan persetujuan.Ketua Panja RUU Pemerintahan Aceh, Iman Sukri, saat itu menyampaikan bahwa Panja telah memutuskan 27 ketentuan yang akan diubah dalam RUU tersebut.
Salah satu perubahan utama berkaitan dengan konsideran mengenai otonomi khusus Aceh sebagai bagian dari implementasi Nota Kesepahaman Helsinki. “Bahwa penyelenggaraan otonomi khusus Pemerintahan Aceh merupakan salah satu bagian dari implementasi Nota Kesepahaman Helsinki yang perlu dioptimalkan guna memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan di Aceh,” ujar Iman.
Selain itu, revisi UU PA mencakup penyempurnaan definisi mukim dan gampong, pengaturan mengenai kelurahan, serta perubahan sejumlah kewenangan pemerintah.Dengan ditetapkannya RUU Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI, pembahasan revisi UU PA selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama pemerintah.[]
