KabarAktual.id — Ustaz Abdul Somad (UAS) menyampaikan amanat yang sarat kritik saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pesannya menyoroti penggunaan APBN dan APBD serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Dalam amanatnya, UAS menyebut orang-orang yang “memakan” APBN dan APBD sebagai pihak yang tidak memiliki rasa kemanusiaan.
“Orang-orang yang memakan APBN, APBD tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua Pancasila),” kata UAS.
Baca juga: Peringatan Hari Damai Aceh Ricuh, Senjata Menyalak Saat Bendera Bulan Bintang Dikibarkan
Menurut da’i kondang ini, masyarakat Indonesia tidak menuntut sesuatu yang berlebihan kepada pemerintah. Yang diharapkan masyarakat, kata dia, adalah terpenuhinya hak-hak dasar tanpa memandang latar belakang agama.
“Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apa pun agamanya. Hak dia sebagai masyarakat,” ujarnya.
UAS kemudian menguraikan sejumlah kebutuhan dasar yang menurutnya menjadi hak masyarakat. Mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan hingga keterjangkauan harga pangan.
“Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan,” ujar UAS.
Baca juga: Kenapa Mualem tak Hadiri Upacara HUT ke-81 RI? Begini Penjelasan Dek Fadh
UAS melanjutkan, kalau masyarakat menyekolahkan anaknya, berikan subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. “Kalau sudah sekolah, mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah,” sambungnya.
UAS menegaskan, pemimpin dan wakil rakyat yang tidak mampu memberikan hak-hak dasar tersebut layak mendapat kritik keras.
“Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan tata kelola negara dengan sila keempat Pancasila, yakni prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
“Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” ujar UAS.
Dalam bagian lain amanatnya, UAS menyinggung kinerja Mahkamah Konstitusi. Ia mengkritik proses pengambilan keputusan yang menurutnya tidak mencerminkan prinsip permusyawaratan dan perwakilan.
“Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan, tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan,” katanya.
Atas hal tersebut, UAS menyebut pihak yang melakukan tindakan demikian sebagai “pengkhianat Pancasila” dan “pengkhianat kebangsaan”.
“Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia,” ujarnya.
Amanat tersebut menjadi sorotan karena UAS menyampaikan kritik sosial dan politik secara terbuka dalam momentum peringatan kemerdekaan. Pesannya menempatkan pemenuhan hak rakyat dan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian penting dari makna kemerdekaan.[]
