DALAM dunia politik, tidak semua senjata yang dilempar akan mengenai lawan. Ada kalanya ia berputar di udara, lalu kembali menghantam tangan si pelemparnya sendiri.
Begitulah gambaran yang muncul ketika PDI Perjuangan (PDIP) kembali mempertanyakan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Melalui Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, partai banteng meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya agar polemik yang selama bertahun-tahun beredar di ruang publik dapat diakhiri.
Permintaan itu terdengar sederhana. Djarot bahkan menyebut tak perlu ada “drama-drama” pengadilan. Cukup tunjukkan ijazah asli, maka persoalan selesai.
Namun di situlah letak ironi yang sulit diabaikan. Sebab, jika ada partai yang seharusnya paling mengetahui riwayat administratif Jokowi, maka itu adalah PDIP sendiri.
Jokowi bukan tokoh yang tiba-tiba muncul di panggung nasional. Ia meniti karier politiknya melalui kendaraan yang sama.
Dari Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya dua kali memenangkan pemilihan presiden, seluruh proses pencalonan tersebut dilakukan melalui PDIP.
Artinya, selama lebih dari satu dekade, partai tersebut bukan sekadar pendukung politik, melainkan institusi yang secara formal mengusung dan mendaftarkan Jokowi dalam berbagai kontestasi politik.
Di sinilah pertanyaan menjadi menarik. Jika kini muncul keraguan yang begitu besar, mengapa hal itu tidak muncul ketika Jokowi pertama kali maju sebagai wali kota, lalu gubernur, hingga presiden?
Pertanyaan serupa dilontarkan Ketua DPP PSI Bestari Barus. Menurutnya, masyarakat justru bisa meminta klarifikasi kepada tokoh-tokoh PDIP yang selama ini berada paling dekat dengan proses pencalonan Jokowi.
“Kan dulu waktu menjadi wali kota periode kedua, gubernur DKI, presiden, masa enggak diplototin itu?” kata Bestari.
Pernyataan itu memang bernuansa serangan balik politik. Namun secara logika publik, pertanyaan tersebut sulit dihindari. Sebab, dalam setiap pencalonan kepala daerah maupun presiden, dokumen pendidikan merupakan bagian dari syarat administrasi yang harus diverifikasi sebelum seseorang dapat ditetapkan sebagai calon.
Jika hari ini PDIP meminta Jokowi menjelaskan keaslian ijazahnya kepada publik, maka sebagian masyarakat mungkin juga akan bertanya: sejauh mana partai pengusung melakukan pemeriksaan ketika mengantarkan Jokowi ke berbagai jabatan publik selama bertahun-tahun?
Polemik ini menjadi semakin menarik karena muncul setelah hubungan politik Jokowi dan PDIP memburuk pasca-Pilpres 2024. Selama dua dekade perjalanan politik mereka, isu ijazah tidak pernah menjadi persoalan yang menonjol di internal partai.
Namun setelah jalan politik keduanya berpisah, isu yang selama ini dianggap selesai kembali muncul ke permukaan.
Publik melihat permasalahannya lebih dari sekadar perdebatan soal dokumen pendidikan. Yang tampak adalah pertarungan narasi antara dua kekuatan politik yang pernah berjalan beriringan, lalu berpisah di persimpangan jalan.
Djarot mungkin benar bahwa cara paling cepat mengakhiri polemik adalah dengan menunjukkan ijazah asli. Namun pertanyaan yang kini menggelinding tidak lagi hanya tertuju kepada Jokowi.
Sebagian sorotan justru berbalik kepada PDIP. Karena, jika Jokowi memang telah lolos seluruh tahapan pencalonan sejak era Wali Kota Solo hingga Presiden RI dua periode, bukankah partai yang mengusungnya selama itu semestinya menjadi pihak pertama yang dapat menjelaskan kepada publik?
Di situlah bumerang itu berputar.
Awalnya dilempar ke arah Jokowi. Namun semakin lama polemik berkembang, semakin banyak mata yang menoleh kepada tangan pihak yang melemparkannya.[] Adhie Gunong Ceukôk
