KabarAktual.id – Setelah melihat jumlah lulusan FKIP dan Fakultas Kedokteran yang terus membludak, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) baka mengambil langkah tegas. Sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke depan bakal ditutup.
Langkah tersebut disebut akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari penataan pendidikan tinggi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan perguruan tinggi diharapkan ikut memilah prodi yang masih dibutuhkan dan yang perlu dihentikan. “Menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berharap dukungan dari teman-teman PTPK dan para rektor agar ada kerelaan,” kata Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Rabu (23/4/2026), dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Baca juga: Mau Jadi PNS? Berikut Sekolah Kedinasan yang Sepi Peminat, Tersebar di Daerah-daerah
Ia menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah konkret terhadap prodi-prodi yang dinilai tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. “Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk meningkatkan relevansinya,” ujarnya.
Lulusan Keguruan Dinilai Berlebih
Badri menyebut salah satu prodi yang mengalami kelebihan lulusan adalah bidang kependidikan atau keguruan. Sekitar 60 persen program studi di perguruan tinggi berada di rumpun ilmu sosial, dengan porsi terbesar berasal dari prodi keguruan.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu orang, sementara kebutuhan lulusan keguruan hanya 20 ribu,” katanya.
Dokter Juga Berpotensi Oversupply
Selain keguruan, Badri juga menyinggung potensi kelebihan lulusan dokter jika pembukaan prodi tidak dikendalikan.Ia menyebut, jika mengacu pada standar minimal Bank Dunia, Indonesia berpotensi mengalami oversupply dokter mulai 2028.
Namun, masalah utama saat ini masih terjadi ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai daerah. “Bukan kekurangan total, tapi distribusinya belum merata,” jelasnya.
Harus Sesuai Kebutuhan Ekonomi
Badri menilai perguruan tinggi selama ini banyak membuka prodi berdasarkan minat pasar atau prodi yang dianggap laris diminati mahasiswa. Padahal, menurut dia, pendidikan tinggi harus disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masa depan agar bonus demografi Indonesia tidak terbuang sia-sia.
“Kalau pendidikan tinggi tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke depan, tentu akan tidak cocok,” tegasnya.[]
