KabarAktual.id – Di tengah derasnya sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dua program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak akan membebani APBN. MBG disebutnya program fleksibel.
Purbaya menegaskan pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk mengendalikan belanja negara sehingga kondisi fiskal tetap aman meskipun program-program prioritas tersebut terus dijalankan. “Program itu fleksibel. MBG juga fleksibel. Presiden sendiri menunjukkan bahwa ketika diperlukan efisiensi, efisiensi bisa dilakukan,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, kekhawatiran bahwa program MBG akan menjadi beban permanen bagi keuangan negara tidak berdasar. Pemerintah, kata dia, memiliki mekanisme untuk melakukan penyesuaian sesuai perkembangan kondisi ekonomi.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) tidak mempersoalkan keberadaan MBG maupun KDMP. Dalam pertemuan terakhir dengan pihak S&P, yang menjadi perhatian justru sentimen negatif di pasar, bukan fundamental fiskal Indonesia.
Baca juga: Rupiah Bertengger di Rp18.036 per Dolar AS
Purbaya mengaku bahwa ketika dia bertemu S&P, mereka tidak mempermasalahkan program-program itu. Yang mereka khawatirkan lebih kepada sentimen negatif di pasar. “Pondasi fiskal kita tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia bahkan optimistis pemerintah mampu menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas aman 3 persen meskipun berbagai program prioritas terus berjalan. “Program-program itu tidak dipertanyakan karena kami bisa meyakinkan bahwa dengan program tersebut pun defisit tetap bisa dipertahankan di bawah 3 persen,” tegasnya.
Purbaya menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi risiko eksternal, termasuk potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi belanja negara.
Baca juga: Dugaan Korupsi Gila-gilaan BGN, Dadan Beli Motor Rp1 Triliun dari Vendor Abal-abal
Menurutnya, fleksibilitas kebijakan menjadi kunci agar tekanan terhadap APBN tetap terkendali. Jika diperlukan, pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap berbagai pos anggaran tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Dia menegaskan, kalau harga minyak naik, itu bisa dikendalikan sesuai kebutuhan. “Jadi tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal kita. Semua bisa dilihat, diatur, dan dikendalikan,” pungkasnya.[]
