KabarAktual.id – Meskipun korban keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 4.000 siswa, Pemerintah tetap melanjutkan program tersebut. Sebaliknya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendesak program ini dihentikan sementara sebelum cakupannya diperluas dengan APBN hingga Rp 335 triliun pada 2026.
Pemerintah, melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, memastikan program tetap berlanjut sekaligus akan dievaluasi secara bertahap.
Menanggapi temuan keracunan, Mu’ti menyebut bahwa pihaknya tetap mendukung keberlanjutan MBG dan akan menyiapkan sekolah-sekolah sebagai penerima manfaat dari program tersebut.
Baca juga: 220 Siswa NTT Keracunan Makan Gratis, Pengelola MBG Diminta Terbuka
“Bahwa ada berbagai peristiwa, sebagian anak-anak keracunan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi,” ujarnya di Masjid Agung Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Jumat (5/9/2025).
Mu’ti menambahkan, MBG akan tetap berjalan dan disempurnakan secara bertahap. “MBG, sesuai arahan Bapak Presiden, tetap akan jalan terus. Dan, secara bertahap akan terus disempurnakan dan ditingkatkan,” tutur dia.
Baca juga: Diduga Mengandung Minyak Babi, BPOM Minta Tunda Penggunaan Ompreng MBG Asal China
Ia juga mengungkapkan, pemeriksaan capaian gizi setelah pelaksanaan MBG akan segera dilakukan, meskipun tidak menyebutkan jadwal pastinya. “Pemeriksaan bisa lintas sektoral dengan Kementerian Kesehatan atau mitra lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Ekonomi dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menilai pemerintah tidak seharusnya menganggap ribuan korban keracunan MBG hanya sebagai angka statistik. “Kami mendorong agar setelah evaluasi, setelah dihentikan sementara, kemudian dievaluasi,” ujar Farras dalam sesi diskusi Indef secara daring, Kamis (4/9/2025).
Farras menekankan, angka keracunan MBG belum mencerminkan secara menyeluruh persoalan mendasar lainnya, seperti lemahnya perencanaan dan pengawasan program di berbagai daerah.
Ia mencatat sejumlah pemberitaan media massa yang mengungkap berbagai temuan di lapangan. Mulai dari masalah bahan mentah yang dipasok ke SPPG atau dapur umum, dugaan penggunaan minyak babi pada nampan MBG, serta praktik mark-up anggaran yang bahkan diakui Badan Gizi Nasional.
Jika masalah mendasar ini tidak segera dibenahi, rencana pemerintah untuk memperluas cakupan program dengan alokasi anggaran yang meningkat dari Rp 71 triliun pada tahun ini menjadi Rp 335 triliun pada APBN 2026. Hal ini berpotensi memperbesar jumlah korban, seiring dengan membengkaknya anggaran yang digelontorkan.[]
Sumber: Kompas.com
