KabarAktual.id – Proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat berlangsung secara modern. Para siswa dibekali dengan iPad untuk belajar. “Jadi, sistem pendidikan yang akan kita gunakan itu berbasis teknologi,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam keterangan resmi, Sabtu (17/5/2025).
Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2025. “Siswanya bukan kita kasih buku ataupun kapur, tapi sudah menggunakan iPad,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam keterangan resmi, Sabtu (17/5/2025).
Sekolah Rakyat yang dibangun di atas lahan minimal delapan hektar itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap. Mulai dari laboratorium, fasilitas olahraga, asrama, hingga kebutuhan dasar seperti seragam dan alat belajar, semuanya disediakan secara gratis dan mengikuti perkembangan zaman.
Sekolah gratis berkonsep asrama ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Presiden meminta Sekolah Rakyat jenjangnya mulai dari SD, SMP, SMA. Tiap sekolah diharapkan ada 1.000 siswa dan kita diperintah supaya di tahun ini sudah bisa membuka sekolah di 100 titik,” ujarnya.
Agus menegaskan bahwa lembaga pendidikan ini merupakan sekolah unggulan yang berbeda dari sekolah formal biasa. “Sekolah ini sistem yang dipakai mulai dari guru, alat, materi termasuk pelajaran-pelajaran yang akan diberikan adalah unggulan,” katanya.
Kalau di sekolah formal hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, kata dia, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan, termasuk kemampuan profesional. “Jadi sudah siap kerja,” lanjut dia. Menurut Agus, Sekolah Rakyat pada tahap awal akan hadir di 65 titik di berbagai wilayah Indonesia.
Pemilihan lokasi didasarkan pada DTSEN, dengan prioritas awal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, karena hampir 50 persen penduduk miskin berada di wilayah tersebut. Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Proses seleksi calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pendamping PKH atau petugas Sentra Kementerian Sosial. Mereka akan melakukan kunjungan ke rumah calon siswa untuk menilai kondisi keluarga secara menyeluruh, termasuk melakukan asesmen terhadap orang tua dan anak calon siswa Sekolah Rakyat. “Perintah Pak Presiden Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu,” tegas Agus Jabo.[]
