KabarAktual.id – Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memiliki hubungan maupun keterkaitan dengan Sony Sanjaya. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang ditangkap Kejaksaan Agung itu menyebut banyak orang besar terlibat korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, bahwa Ketumnya tidak punya kaitan dengan Sony maupun program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Herzaky, AHY sama sekali tidak mengenal Sony Sanjaya.
Herzaky menegaskan tidak pernah ada pertemuan maupun komunikasi antara keduanya. “Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sanjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sanjaya,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).
Ia juga membantah adanya keterlibatan AHY dalam proses pengusulan, rekomendasi, maupun permintaan dukungan kepada Sony terkait program-program yang berada di bawah BGN.
Herzaky menegaskan AHY tidak pernah meminta bantuan ataupun dukungan kepada Sony, baik secara langsung maupun melalui pihak lain, terkait program SPPG maupun urusan lainnya.
Selain membantah hubungan dengan Sony, Partai Demokrat juga menyoroti beredarnya informasi yang memuat frasa “2 Orang Kolonel usulan AHY”.
Menurut Herzaky, tudingan tersebut tidak disertai penjelasan yang jelas mengenai pihak yang dimaksud.Ia menyatakan bahwa apabila frasa tersebut diarahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono, maka pengaitan itu tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa ‘AHY’ maupun siapa ‘2 Orang Kolonel’ yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apa pun,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Herzaky, tuduhan mengenai adanya “2 orang kolonel usulan AHY” dapat dipastikan tidak benar apabila dikaitkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat.
Partai Demokrat, kata dia, tetap menghormati kebebasan pers dan mendukung praktik jurnalistik yang profesional. Namun demikian, setiap informasi yang menyangkut individu maupun institusi publik harus didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.[]
