KabarAktual.id – Wacana perombakan Kabinet Merah Putih yang disebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat kembali menguat. Sejumlah nama yang dikenal dekat dengan bekas Presiden Jokowi disebut berpotensi masuk dalam daftar evaluasi.
Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menilai reshuffle merupakan langkah wajar dalam proses evaluasi pemerintahan untuk memastikan seluruh jajaran kabinet bergerak seirama dengan agenda Presiden.“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” kata Syurya dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi program secara efektif serta mengomunikasikan kebijakan kepada publik.
Syurya menilai tantangan pemerintah saat ini semakin kompleks. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga dituntut meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, memperkuat daya saing nasional, dan menjaga kepercayaan publik.
“Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik. Sering kali persoalannya bukan pada substansi kebijakan, melainkan bagaimana kebijakan itu dijelaskan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam evaluasi yang disampaikannya, terdapat 10 sektor kementerian yang dinilai berpotensi menjadi perhatian Presiden.
Di sektor pariwisata, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu menghadirkan terobosan promosi yang lebih agresif untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata dunia.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga disebut menghadapi tantangan besar dalam penyelesaian konflik agraria, percepatan sertifikasi tanah, dan sengketa lahan yang berpengaruh terhadap iklim investasi.
Sorotan turut mengarah kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai perlu menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global serta menjaga kepercayaan pasar.
Nama lain yang masuk radar evaluasi adalah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Selain itu, sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang berada di bawah koordinasi Agus Andrianto Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini juga disebut menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan responsif.
Dari catatan media ini, beberapa nama yang masuk dalam sorotan evaluasi tersebut selama ini kerap dikaitkan dengan lingkaran pemerintahan Jokowi, sehingga dinamika reshuffle disebut tidak hanya akan menjadi evaluasi kinerja, tetapi juga dapat dibaca sebagai langkah Prabowo memperkuat konsolidasi pemerintahannya sendiri.
Meski demikian, Syurya menegaskan tujuan utama reshuffle bukan sekadar mengganti figur, melainkan memperkuat kapasitas kabinet agar lebih solid menghadapi tantangan ekonomi dan mempercepat agenda pembangunan nasional. “Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” ujarnya.[]
