DALAM sejarah bangsa-bangsa yang lahir dari konflik dan perlawanan, selalu muncul tokoh-tokoh yang dipuja sebagai simbol perjuangan. Mereka memimpin rakyat melawan ketidakadilan, mempertaruhkan nyawa di medan perang, masuk penjara, diburu negara, lalu akhirnya berdiri sebagai pemenang sejarah.
Aceh memiliki salah satu tokoh seperti itu: Muzakir Manaf atau yang akrab dipanggil Mualem.
Dalam skala tertentu, Mualem memang lahir dari rahim konflik politik Aceh. Ia bagian dari sejarah panjang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebuah gerakan bersenjata yang puluhan tahun berhadapan dengan negara. Dari sisi historis perjuangan, posisi itu membuat sebagian orang merasa sah untuk mensejajarkan Mualem dengan tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela di Afrika Selatan atau Xanana Gusmao di Timor Leste.
Tetapi sejarah tidak hanya menilai bagaimana seseorang bertempur.
Baca juga: Pemerintahan Gagal
Sejarah juga menguji apa yang dilakukan seseorang setelah kekuasaan berhasil diraih. Dari situ perbedaan besar mulai terlihat.
Mandela: Dari Penjara ke Istana, Tetap Hidup Sederhana
Nelson Mandela dikenal dunia sebagai simbol perlawanan terhadap apartheid, sistem segregasi rasial brutal di Afrika Selatan. Karena perjuangannya membela warga kulit hitam, Mandela dipenjara selama 27 tahun.
Namun ketika akhirnya keluar dari penjara dan menjadi Presiden Afrika Selatan pada 1994, Mandela tidak berubah menjadi figur yang mabuk kekuasaan.
Ia justru tampil sederhana. Mandela tidak menggunakan perjuangan masa lalunya sebagai tiket untuk hidup bermewah-mewahan. Ia tidak membangun dinasti politik, tidak menumpuk kekayaan pribadi secara berlebihan, tidak menambah isteri, dan tidak menjadikan negara sebagai alat balas jasa kelompok.
Baca juga: Mualem, Jangan Zalimi Rakyat Aceh!
Padahal, jika mau, Mandela punya legitimasi moral untuk menikmati semuanya. Dunia mengakuinya sebagai pahlawan. Tetapi Mandela memilih tetap menjadi pelayan rakyat.
Itulah yang membuat namanya bertahan bukan hanya sebagai mantan pejuang, melainkan negarawan.
Xanana Gusmao: Pejuang yang tidak Lupa Daratan
Cerita serupa juga terlihat pada diri Xanana Gusmao di Timor Leste.
Xanana bukan pejuang simbolik yang lahir dari pidato romantis. Ia benar-benar bertempur di medan perang melawan Indonesia. Ia diburu, dipenjara, dan nyawanya berkali-kali terancam.
Setelah Timor Leste merdeka tahun 2002, Xanana menjadi salah satu figur utama dalam membangun negara baru tersebut. Ia menjabat presiden, lalu perdana menteri.
Baca juga: Bertarung Nyawa di Tiro; Kisah Syarbaini Oesman, Jurnalis Karisma
Timor Leste memang belum menjadi negara kaya raya. Data Asian Development Bank (ADB) dan berbagai laporan internasional menunjukkan negara kecil itu masih menghadapi tantangan kemiskinan, ketergantungan minyak, dan pembangunan ekonomi yang belum stabil.
Namun ada satu hal yang diakui banyak pihak: Xanana tetap menjaga kedekatan dengan rakyat.
Pemerintah Timor Leste di era Xanana sempat mencatat penurunan angka kemiskinan cukup signifikan pascakonflik. Pemerintah Timor Leste bahkan mengklaim angka kemiskinan turun dari sekitar 49,9 persen pada 2007 menjadi 41 persen pada 2009 melalui program sosial dan pembangunan infrastruktur.
Terlepas dari perdebatan soal keberhasilan ekonominya, Xanana tetap dicintai sebagian besar rakyat Timor Leste karena dianggap tidak membangun jarak sosial berlebihan dengan masyarakat.
Ia tetap tampil sederhana. Tidak hidup dalam kemewahan mencolok. Tidak berubah menjadi elite yang asing di mata rakyatnya sendiri.
Ketika Kekuasaan Mengubah Segalanya
Di sinilah Aceh mulai menghadapi pertanyaan yang lebih menyakitkan. Apakah semua pejuang akan tetap menjadi pelayan rakyat setelah berkuasa? Atau justru berubah menjadi elite baru yang perlahan melupakan penderitaan masyarakat?
Aceh pascaperdamaian sebenarnya memiliki modal sejarah yang luar biasa. Dunia pernah melihat Aceh sebagai contoh bagaimana konflik panjang bisa diakhiri melalui jalan damai lewat MoU Helsinki 2005.
Tetapi dua dekade setelah damai, sebagian masyarakat mulai merasa ada yang hilang. Semangat perjuangan perlahan berubah menjadi perebutan kekuasaan. Politik dipenuhi patronase. Jabatan diperebutkan. Loyalitas lebih penting daripada kapasitas. Kritik dianggap ancaman. Sementara rakyat tetap berkutat dengan kemiskinan, pengangguran, dan layanan publik yang stagnan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Aceh masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Sumatera. Persentase penduduk miskin Aceh pada 2025 masih berada di kisaran dua digit, jauh di atas rata-rata nasional. Padahal Aceh memiliki dana otsus triliunan rupiah setiap tahun.
Ironisnya, di tengah situasi itu, sebagian elite justru tampil makin jauh dari kehidupan rakyat biasa. Politik lebih sibuk mengurus simbol, citra, dan kekuasaan ketimbang memperkuat kualitas pendidikan, ekonomi, atau pelayanan kesehatan.
Pahlawan Palsu
Masalah terbesar sebuah bangsa sebenarnya bukan ketika pemimpinnya pernah kalah perang. Masalah terbesar muncul ketika pemimpinnya menang, lalu lupa mengapa dulu berjuang.
Mandela tidak dikenang karena pernah dipenjara.
Xanana tidak dihormati semata-mata karena pernah bertempur.
Mereka dihargai karena setelah memperoleh kekuasaan, tetap menjaga hubungan moral dengan rakyatnya. Mereka tidak lupa daratan.
Aceh hari ini sedang membutuhkan tipe kepemimpinan seperti itu: pemimpin yang tidak memanfaatkan sejarah perjuangan sebagai alat memperoleh kekuasaan semata, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keteladanan.
Sebab rakyat pada akhirnya tidak hanya menilai siapa yang paling keras berteriak soal perjuangan. Mereka akan mengingat siapa yang tetap jujur ketika memiliki kekuasaan. Kalau ada sosok pejuang yang tidak konsisten antara ucapan dan tindakan, dia bukan panutan. Mungkin pahlawan palsu.[]
