PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal pelemahan rupiah yang dianggap tak relevan bagi “orang kampung” bukan sekadar kekeliruan komunikasi politik. Itu adalah alarm tentang cara berpikir kekuasaan dalam memandang penderitaan ekonomi rakyat.
“Orang desa enggak pakai dolar kok.”
Kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan publik. Namun yang terdengar justru sebaliknya: simplifikasi berlebihan terhadap persoalan ekonomi yang serius.
Ketika rupiah menembus Rp17.614 per dolar AS, publik tidak membutuhkan candaan populis. Yang mereka butuhkan adalah rasa tanggung jawab, empati, dan penjelasan yang masuk akal dari kepala negara.
Rakyat memang tidak bertransaksi menggunakan dolar di warung kopi kampung. Tetapi hampir seluruh rantai ekonomi yang menopang hidup mereka terhubung dengan dolar. Mulai dari impor pangan, pupuk, obat-obatan, bahan bakar, bahan baku industri, hingga cicilan utang negara dan korporasi.
Baca juga: Prabowo Santai Saat Rupiah Anjlok: Orang Desa Enggak Pakai Dolar Kok !
Ketika rupiah melemah, biaya produksi naik. Ketika biaya produksi naik, harga barang ikut naik. Dan, ketika harga naik, rakyat kecil yang pertama kali menanggung beban.
Sesederhana itu.
Dalam teori ekonomi makro, depresiasi nilai tukar memiliki hubungan erat dengan inflasi melalui mekanisme exchange rate pass-through.
Penelitian International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa pelemahan mata uang di negara berkembang hampir selalu mendorong kenaikan harga domestik, terutama pada negara yang bergantung pada impor bahan baku dan energi.
Bank Indonesia sendiri berkali-kali menegaskan stabilitas rupiah sangat menentukan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Artinya, ucapan bahwa rakyat desa “tidak pakai dolar” justru memperlihatkan kegagalan memahami bagaimana ekonomi modern bekerja.
Petani mungkin tidak memegang dolar di tangannya, tetapi harga pupuk yang ia beli dipengaruhi kurs dolar. Nelayan mungkin tidak menabung dalam dolar, tetapi solar yang ia gunakan ikut terdampak pelemahan rupiah. Pedagang kecil di pasar tidak pernah membuka rekening valas, tetapi harga minyak goreng, gula, dan beras dapat melonjak akibat tekanan kurs.
Ironisnya, ucapan itu muncul bukan dari seorang buzzer media sosial, melainkan dari kepala negara.
Yang lebih mengkhawatirkan, respons semacam ini memperlihatkan kecenderungan pemerintah menganggap kritik ekonomi sebagai gangguan politik semata. Seolah-olah setiap kekhawatiran publik tentang rupiah otomatis dianggap narasi pesimisme atau upaya menciptakan kepanikan. Padahal sejarah menunjukkan krisis ekonomi sering kali dimulai dari sikap denial elite terhadap tanda-tanda awal kerusakan.
Kita pernah belajar pahit dari 1998. Saat itu pelemahan rupiah mula-mula juga dianggap sementara. Tetapi kombinasi utang luar negeri, lemahnya kepercayaan pasar, dan respons pemerintah yang tidak meyakinkan justru mempercepat krisis. Kepercayaan publik runtuh lebih cepat daripada angka-angka statistik.
Karena itu, masalah utama dari pernyataan Prabowo bukan sekadar soal salah ucap. Masalah utamanya adalah hilangnya sensitivitas kekuasaan terhadap kecemasan rakyat.
Ketika harga kebutuhan pokok terus naik, PHK terjadi di mana-mana, dan daya beli kelas menengah melemah, publik berharap pemerintah hadir dengan keseriusan. Bukan dengan retorika yang terdengar meremehkan.
Seorang presiden tidak dituntut untuk panik menghadapi tekanan ekonomi. Tetapi ia wajib menunjukkan bahwa negara memahami masalah dan memiliki arah kebijakan yang jelas. Sikap terlalu santai justru bisa dibaca sebagai ketidakpahaman atau bahkan ketidakpedulian.
Dan, dalam politik, persepsi sering kali lebih berbahaya daripada krisis itu sendiri.
Rakyat mungkin memang tidak menggunakan dolar untuk membeli cabai di pasar kampung. Tetapi ketika rupiah jatuh, merekalah yang paling dahulu dipaksa membayar mahal akibat kelalaian negara.
Orang kampung memang tidak bertransaksi dengan dollar, tapi uang mereka yang hanya sedikit tidak bisa membeli apa-apa ketika harga barang naik karena harus menyesuaikan dengan kurs dollar. Mereka akhirnya tidak bisa apa-apa.
Dengan bahasa sederhana begini bisa paham, pak presiden?[]
