KabarAktual.id – Pemerintah akan menyesuaikan anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui strategi penajaman atau refocusing belanja negara. Kebijakan itu dilakukan dengan mengurangi pelaksanaan program dari lima hari menjadi empat hari dalam sepekan.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, dalam skema baru distribusi MBG pada hari Sabtu dihapus. Menurut dia, langkah tersebut lebih rasional dan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logik kan?,” ujar Juda dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, penghapusan satu hari distribusi juga mempertimbangkan efektivitas di lapangan. Sebab, siswa dinilai harus datang ke sekolah pada hari libur hanya untuk mengambil jatah makanan. “Karena kalau ada makanannya di sekolah, anak-anak kan harus datang ke sekolah kan?,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Juda menyebut pengurangan satu hari pelaksanaan MBG dapat menghemat sekitar Rp1 triliun per hari. Dengan skema empat hari per pekan, penghematan diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 triliun per tahun.
Menurut dia, satu hari bisa menghemat Rp1 triliun. Lima hari dalam seminggu, empat kali dalam sebulan itu bisa menghemat Rp4 triliun. “Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,” katanya.
Selain pengurangan jadwal, pemerintah juga akan memperketat pengawasan kualitas pelaksanaan program. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar disebut akan dikenai sanksi hingga evaluasi.
Namun, kebijakan tersebut menuai kritik dari sejumlah pengamat. Ekonom menilai perubahan skema yang terlalu cepat menunjukkan perencanaan program belum matang sejak awal, terutama terkait kalkulasi anggaran dan kesiapan distribusi.
Pengamat kebijakan publik juga menyoroti pengurangan hari pelaksanaan berpotensi mengurangi manfaat program bagi siswa penerima, terutama dari keluarga rentan yang bergantung pada asupan tambahan di sekolah.
Selain itu, pengurangan jadwal dinilai dapat memunculkan persepsi bahwa program MBG lebih berorientasi pada efisiensi fiskal ketimbang pemenuhan gizi anak secara konsisten.
Para pengamat mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program, mulai dari sasaran penerima, kualitas menu, rantai distribusi, hingga keberlanjutan pembiayaan agar tujuan peningkatan gizi nasional tetap tercapai.[]
