Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendadak diketahui tidak lagi berada di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada malam Lebaran. Fakta itu mencuat bukan dari penjelasan resmi, melainkan dari kesaksian Silvia Rinita Harefa yang menjenguk suaminya, Immanuel Ebenezer.
Publik pun bertanya: bagaimana mungkin seorang tersangka kasus korupsi “menghilang” dari rutan tanpa penjelasan terbuka? Alih-alih memberikan klarifikasi sejak awal, KPK baru buka suara setelah polemik meluas. Lembaga antirasuah itu menyebut status penahanan Yaqut telah dialihkan menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026.
Penjelasan ini justru memunculkan pertanyaan baru—bukan meredam kecurigaan. Masalahnya bukan semata soal prosedur, tetapi soal konsistensi dan integritas. Bukankah sebelumnya KPK bersikeras mempertahankan status hukum Yaqut, bahkan hingga memenangkan gugatan praperadilan?
Dalam konteks itu, pengalihan penahanan secara tiba-tiba—tanpa alasan yang transparan—terlihat kontradiktif dengan sikap keras yang sebelumnya ditunjukkan. Lebih jauh, keputusan ini berpotensi merusak persepsi publik terhadap prinsip equality before the law—bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
Kritik keras datang dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Ia menilai pengalihan status penahanan ini janggal dan berpotensi mencerminkan keraguan internal KPK terhadap kekuatan alat bukti. “Ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan KPK tidak percaya diri dengan bukti yang mereka kumpulkan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Melalui Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Wana Alamsyah, ICW menilai langkah tersebut berpotensi memberi kesan perlakuan istimewa kepada tersangka.
Padahal, dalam praktik selama ini, pengalihan penahanan oleh KPK dikenal sangat ketat. Umumnya, perubahan status hanya diberikan dalam kondisi khusus—misalnya alasan kesehatan yang dibuktikan secara medis dan tetap dalam pengawasan ketat aparat.
Dalam kasus Yaqut, KPK sendiri menegaskan bahwa pengalihan bukan karena sakit, melainkan karena permohonan keluarga. Di sinilah letak persoalan utama: sejak kapan permohonan keluarga menjadi dasar yang cukup untuk melonggarkan penahanan tersangka korupsi?
Lebih dari itu, publik tidak bisa menutup mata terhadap potensi risiko hukum. Tahanan rumah membuka ruang lebih besar bagi tersangka untuk berinteraksi dengan pihak luar—baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam perkara korupsi, kondisi ini krusial. Ada risiko nyata terkait kemungkinan penghilangan barang bukti, pengaturan keterangan, hingga intervensi terhadap saksi. Kekhawatiran ini bukan asumsi kosong, melainkan menjadi salah satu alasan utama mengapa penahanan di rutan diberlakukan secara ketat oleh KPK sejak awal berdirinya.
Di sisi lain, banyak tersangka korupsi lain—baik di KPK maupun di lembaga penegak hukum lain—tetap menjalani penahanan di rutan meskipun menghadapi tekanan hukum dan sosial yang sama. Tidak sedikit dari mereka yang juga mengajukan permohonan penangguhan, namun ditolak dengan alasan menjaga integritas proses penyidikan.
Perbandingan ini membuat keputusan terhadap Yaqut semakin sulit dipahami. Jika standar penegakan hukum menjadi fleksibel tergantung pada siapa tersangkanya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, melainkan kredibilitas sistem secara keseluruhan.
KPK selama ini dibangun dengan reputasi sebagai lembaga yang tegas, independen, dan minim kompromi. Kepercayaan publik adalah modal utamanya—bahkan lebih penting daripada kewenangan formal yang dimilikinya. Namun, keputusan yang tidak transparan dan terkesan inkonsisten seperti ini berpotensi menggerus kepercayaan tersebut secara perlahan.
KPK tentu memiliki kewenangan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun kewenangan itu tidak boleh digunakan tanpa akuntabilitas. Setiap keputusan, terlebih yang menyangkut figur publik dan kasus besar, harus disertai penjelasan yang rasional, terbuka, dan dapat diuji publik.
Tanpa itu, wajar jika publik mulai bertanya: apakah KPK masih berdiri tegak sebagai benteng pemberantasan korupsi, atau justru mulai goyah oleh tekanan?
Pada titik ini, transparansi bukan lagi pilihan—melainkan keharusan. Jika tidak, kecurigaan bahwa KPK “masuk angin” bukan sekadar opini, tetapi bisa berubah menjadi krisis kepercayaan yang nyata.[]
