BUKU Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam bukan sekadar buku tentang Prabowo Subianto. Lebih dari itu, buku ini merupakan sebuah upaya dari penulis dalam membangun narasi tentang hubungan antara Islam, kepemimpinan, dan kekuasaan.
Judulnya sendiri memang mengundang kontroversi. “Islam ala Prabowo” dapat menimbulkan kesan seolah-olah ada corak keberislaman tertentu yang melekat pada diri Presiden Prabowo Subianto. Sepintas terkesan ada “mazhab” baru.
Padahal, buku ini tidak menawarkan mazhab atau aliran Islam baru. Fokusnya adalah membaca kehidupan dan kepemimpinan Prabowo melalui nilai-nilai Islam.
Di sinilah buku ini menjadi menarik sekaligus problematis. Sebab, ketika agama digunakan sebagai perspektif untuk membaca seorang pemimpin politik, pertanyaan yang muncul bukan hanya apa isi bukunya, tetapi juga untuk kepentingan apa narasi itu dibangun?
Dari Biografi Menjadi Legitimasi?
Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Karena itu, setiap narasi mengenai dirinya memiliki dimensi politik. Termasuk ketika narasi tersebut menggunakan bahasa dan simbol keagamaan.
Baca juga: Ketua PBNU Sebut Quran dan Hadits tidak Relevan Lagi
Buku ini berusaha menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat ditemukan dalam gagasan kepemimpinan Prabowo, terutama melalui tema perdamaian, keadilan, spiritualitas dan kesejahteraan rakyat. Secara konseptual, gagasan itu tentu sulit ditolak.
Islam memang mengajarkan keadilan, persaudaraan, perdamaian dan kesejahteraan. Masalahnya bukan pada nilai tersebut. Masalahnya adalah ketika nilai-nilai universal agama kemudian dilekatkan secara khusus kepada seorang penguasa politik.
Dalam konteks tersebut, buku ini tidak lagi sekadar menjadi bacaan keagamaan. Ia berubah menjadi objek penting untuk membaca bagaimana citra seorang pemimpin dibangun. Apalagi, buku tersebut lahir atas inisiatif Ketua MPR Ahmad Muzani bersama Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar.
Konteks tersebut membuat buku ini semakin menarik untuk dibaca secara kritis.
Ada garis tipis antara menghadirkan nilai Islam dalam politik dan menggunakan agama untuk memberikan legitimasi moral kepada kekuasaan. Keduanya tidak selalu sama. Politik membutuhkan moral. Kekuasaan juga membutuhkan etika.
Karena itu, tidak ada yang salah ketika kepemimpinan seorang presiden dinilai berdasarkan prinsip keadilan, amanah, keberpihakan kepada rakyat dan nilai-nilai agama. Tetapi, persoalan muncul apabila seluruh tindakan penguasa cenderung dibaca melalui kacamata yang afirmatif.
Di sinilah pembaca membutuhkan jarak kritis.
Seorang pemimpin tidak cukup disebut Islami karena berbicara tentang perdamaian. Ia juga harus diuji melalui kebijakan nyata: apakah pemerintahan menghadirkan keadilan? Apakah korupsi diberantas? Apakah rakyat miskin terlindungi? Apakah hukum ditegakkan secara adil? Apakah kelompok lemah mendapatkan haknya?
Dengan kata lain: Islam dalam kepemimpinan tidak berhenti pada narasi. Ia harus dapat diuji melalui kebijakan. Dan, justru di sinilah buku ini seharusnya mendapatkan tantangan terbesar.
Buku yang Afirmatif
Dari struktur dan tema yang tersedia, buku ini lebih kuat sebagai karya afirmatif terhadap sosok Prabowo daripada sebagai kritik terhadap kekuasaannya.
Buku tersebut terbagi dalam tiga bagian besar: Islam, perdamaian dan keadilan; spiritualitas Prabowo; serta perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Sejumlah tokoh nasional juga muncul dalam bagian-bagian buku.
Tema-tema itu sesungguhnya sangat strategis. Bayangkan jika seorang presiden digambarkan sebagai sosok yang dekat dengan nilai perdamaian, keadilan, spiritualitas dan kesejahteraan rakyat.
Empat kata tersebut merupakan modal moral yang sangat kuat bagi seorang pemimpin. Namun, justru karena itulah pembaca tidak boleh berhenti pada narasi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apakah nilai-nilai yang diklaim dalam buku itu benar-benar tercermin dalam praktik pemerintahan?
Buku dapat memberikan interpretasi. Tetapi, sejarah dan masyarakatlah yang akan memberikan penilaian akhir.
Persoalan yang Lebih Serius: Nama Para Tokoh
Kontroversi terbaru justru membuat buku ini semakin menarik untuk dikaji. Sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam buku belakangan memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka.
Salah satunya KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar. Ia mengaku pernah menerima seseorang yang datang untuk berdiskusi mengenai keindonesiaan, posisi pesantren, kebinekaan dan sejumlah persoalan pemerintahan. Namun ia mengatakan tidak mengetahui bahwa percakapan tersebut akan menjadi bagian dari buku Islam ala Prabowo.
Jika benar demikian, persoalannya bukan lagi sekadar soal isi buku. Ini menyangkut etika kepenulisan dan transparansi editorial. Sebab bagi pembaca, nama yang tercantum sebagai penulis atau kontributor memiliki konsekuensi.
Pembaca berhak mengetahui:
– Apakah tokoh tersebut benar-benar menulis?
– Apakah tulisannya merupakan hasil wawancara?
– Apakah tulisan disusun oleh tim penulis berdasarkan wawancara?
– Apakah tokoh yang bersangkutan telah membaca naskah akhir?
– Apakah mereka menyetujui pencantuman namanya?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan perkara kecil. Dalam dunia penerbitan, atribusi adalah bagian dari integritas.
Sejumlah laporan juga menyebut adanya klarifikasi dari tokoh lain terkait pencantuman nama mereka. Karena itu, polemik tersebut semestinya tidak diselesaikan hanya dengan mengatakan bahwa buku tersebut adalah bunga rampai.
Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme penyusunan setiap tulisan dan penggunaan nama setiap tokoh.
Judul yang Sangat Politis
Ada satu hal lagi yang patut diperhatikan. Mengapa judulnya bukan “Prabowo dan Nilai-Nilai Islam”? Mengapa “Islam ala Prabowo”?
Secara jurnalistik dan pemasaran, judul tersebut memang jauh lebih kuat. Pendek, provokatif, dan mudah diingat. Tetapi secara politik, judul itu juga memiliki daya yang luar biasa.
“Islam” adalah identitas keagamaan. “Prabowo” adalah identitas politik. Ketika keduanya disatukan menjadi “Islam ala Prabowo”, tercipta sebuah konstruksi simbolik: agama ditempatkan berdampingan dengan figur kekuasaan.
Buku tersebut jangan dibaca sebagai buku keagamaan, tetapi sebagai teks politik. Sebab politik modern tidak hanya berlangsung melalui pidato dan kampanye. Politik juga berlangsung melalui narasi. Dan, buku adalah salah satu medium paling efektif untuk membangun narasi tersebut.
Membandingkan Prabowo dengan Khalifah Umar
Salah satu bagian yang menarik adalah munculnya pembacaan terhadap kepemimpinan Prabowo dengan menggunakan referensi sejarah Islam. Dalam epilog, misalnya, terdapat perbandingan antara kepemimpinan Prabowo dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Perbandingan semacam itu boleh-boleh saja jika sebatas interpretasi.Tetapi standar pembuktiannya harus tinggi.
Umar bin Abdul Aziz dalam tradisi Islam dikenal sebagai simbol keadilan, kesederhanaan dan reformasi pemerintahan. Membandingkan seorang presiden kontemporer dengan figur tersebut berarti membawa konsekuensi argumentatif yang sangat besar.
Pertanyaannya sederhana: Parameter apa yang digunakan? Apakah berdasarkan kebijakan ekonomi? Pemberantasan korupsi?Distribusi kekayaan? Penegakan hukum? Perlindungan rakyat miskin? Atau, hanya berdasarkan gaya kepemimpinan dan pernyataan politik?
Tanpa parameter yang jelas, perbandingan tersebut berisiko berubah dari kajian menjadi glorifikasi.
Meski demikian, buku ini tidak harus ditolak hanya karena bernuansa politik. Justru sebaliknya. Buku ini layak dibaca. Tetapi harus dibaca dengan jarak kritis.
Pembaca perlu memisahkan tiga hal. Pertama, fakta tentang Prabowo. Kedua, interpretasi penulis mengenai fakta tersebut. Ketiga, penilaian moral dan keagamaan yang diberikan terhadap Prabowo.
Ketiganya bukan hal yang sama. Sebuah fakta bisa benar, tetapi interpretasinya dapat diperdebatkan. Sebuah interpretasi bisa menarik, tetapi kesimpulan moralnya belum tentu otomatis benar.
Ujian Terbesar Justru di Luar Buku
Pertanyaan terbesar buku ini bukan apakah Prabowo benar-benar seorang Muslim. Itu sudah jelas. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: Bagaimana Islam diwujudkan dalam kekuasaan?
Jika Islam diterjemahkan sebagai keadilan, maka kekuasaan harus adil. Jika Islam diterjemahkan sebagai amanah, maka kekuasaan harus bebas dari penyalahgunaan. Jika Islam diterjemahkan sebagai kepedulian kepada rakyat miskin, maka kebijakan pemerintah harus benar-benar melindungi mereka.
Jika Islam diterjemahkan sebagai rahmat, maka kekuasaan tidak boleh melahirkan ketakutan dan ketidakadilan. Dengan ukuran tersebut, seorang pemimpin tidak perlu dipuji sebagai “Islami”. Biarkan kebijakannya yang berbicara.
Agama Jangan Jadi Dekorasi Kekuasaan
Islam ala Prabowo adalah buku yang berhasil mencuri perhatian publik karena berada di persimpangan antara agama, politik, dan pencitraan kepemimpinan. Buku ini menawarkan narasi bahwa Prabowo dapat dibaca melalui nilai-nilai Islam. Namun, pada saat yang sama, buku ini membuka ruang pertanyaan yang jauh lebih besar tentang bagaimana agama digunakan dalam membangun legitimasi seorang pemimpin.
Perlu dibaca. Tetapi, jangan membacanya sebagai kitab untuk menentukan kadar keislaman seorang presiden.
Bacalah sebagai dokumen politik dan sosial yang menunjukkan bagaimana sebuah kekuasaan ingin dirinya dipahami oleh masyarakat Muslim. Sebab, pada akhirnya, kualitas keislaman seorang pemimpin tidak ditentukan oleh tebalnya buku yang memujinya.
Kadar keislaman seorang pemimpin ditentukan oleh seberapa adil kekuasaan itu dijalankan. Sejarah akan menjadi hakim yang jauh lebih keras daripada para penulis buku.
Agama boleh menjadi kompas kekuasaan. Tetapi agama tidak boleh dijadikan stempel untuk membenarkan kekuasaan.[]
