KabarAktual.id — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyusn rencana kunjungan ke sejumlah daerah untuk bertemu kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rencana blusukan itu sontak menuai beragam respons.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa yang dibutuhkan dari Jokowi saat ini bukan sekadar aktivitas blusukan. Masyarakat, kata dia, lebih meminta pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang diambil selama masa pemerintahan sebelumnya.
Hasto mengatakan, kunjungan seorang mantan pemimpin ke tengah masyarakat seharusnya tidak dipahami sebagai aktivitas yang berorientasi elektoral, tetapi menjadi momentum untuk menjelaskan dampak kebijakan yang pernah diambil saat masih menjabat. “Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Baca juga: Mantan Rektor: Jokowi tidak Punya Ijazah UGM, Dengan IPK di Bawah 2 tidak Bisa Tamat Kuliah
Hasto menilai berbagai persoalan yang kini dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang dijalankan pada periode sebelumnya. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah kondisi fiskal yang dinilai memberikan tekanan terhadap ruang gerak pemerintah saat ini.
Menurut dia, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintahan Prabowo bukan semata-mata lahir dari kebijakan pemerintah sekarang, melainkan juga merupakan konsekuensi dari keputusan-keputusan yang diambil pada masa pemerintahan sebelumnya. “Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” ujarnya.
Hasto kemudian menyinggung penggunaan anggaran bantuan sosial menjelang Pemilu 2024 yang menurutnya sangat besar dan sarat kepentingan elektoral. Ia mengklaim sejumlah pengamat politik internasional memperkirakan nilai belanja bansos pada periode tersebut mencapai lebih dari 13 miliar dolar AS.
Selain itu, ia juga mengkritik sejumlah proyek strategis yang dinilai belum memberikan dampak ekonomi yang optimal. Beberapa kebijakan yang disorot antara lain pembangunan infrastruktur, pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga program hilirisasi industri.
Baca juga: Jokowi Tokoh Terkorup di Dunia Versi OCCRP
Dikatakan, berbagai program tersebut belum sepenuhnya menghadirkan manfaat yang merata bagi masyarakat dan justru lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu.”Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat politik luar mencapai lebih dari 13 miliar USD, kemudian belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan multiplier effect, efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan berbagai kebijakan yang dijalankan pada periode pemerintahan sebelumnya kini menjadi perhatian publik karena dinilai berdampak terhadap sistem hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia.
Ia meyakini masyarakat pada akhirnya akan meminta penjelasan atas berbagai persoalan yang muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tersebut.”Ini yang kemudian digugat. Kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” kata Hasto.
Pernyataan Hasto muncul di tengah sorotan terhadap aktivitas Jokowi yang belakangan kembali melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Langkah tersebut memicu perdebatan publik karena dianggap beririsan dengan dinamika politik menjelang kontestasi mendatang, terutama setelah muncul wacana keterlibatan Jokowi dalam upaya memperkuat posisi PSI di panggung politik nasional.[]
