KabarAktual.id — Dugaan permainan dalam proyek pengadaan komputer sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh kembali mencuat. Puluhan paket pengadaan sarana TKA/ANBK tahun anggaran 2026 terindikasi dikapling berdasarkan wilayah tertentu.
Penelusuran dokumen E-Katalog 6.0 yang dibandingkan dengan data resmi SiRUP LKPP menunjukkan sedikitnya 24 paket pengadaan komputer SMA negeri di Aceh telah diproses dengan total kontrak sekitar Rp10,52 miliar.
Jika digabung dengan paket meubelair komputer yang sudah masuk perencanaan, total komitmen anggaran sarana TKA/ANBK tahun ini mencapai lebih dari Rp14 miliar.
Yang menjadi sorotan, hampir seluruh kontrak hanya turun tipis dari pagu awal. Selisihnya bahkan ada yang hanya ratusan ribu rupiah.
Beberapa contoh paket yang memunculkan tanda tanya antara lain:
SMAN 1 Peunaron:
Pagu Rp350 juta — kontrak Rp349,68 juta
Selisih hanya sekitar Rp320 ribu.
SMAN 1 Tanah Jambo Aye:
Pagu Rp525 juta — kontrak Rp524,84 juta
Selisih sekitar Rp160 ribu.
SMAN 1 Bireuen:
Pagu Rp525 juta — kontrak Rp524,61 juta
Selisih sekitar Rp390 ribu.
Pola serupa ditemukan di banyak sekolah lain di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen hingga Aceh Tamiang. Secara administratif memang terlihat ada penghematan, tetapi secara substansi nilainya dinilai terlalu tipis untuk mencerminkan kompetisi harga yang sehat.
Yang lebih mencolok, proyek-proyek tersebut tampak terdistribusi sangat rapi berdasarkan wilayah dan vendor tertentu.
Berikut distribusi vendor dan penguasaan paket yang ditelusuri:
Bhakti Selaras Indonesia: Menguasai mayoritas paket di Aceh Utara. Total nilai kontrak sekitar Rp3,5 miliar.
Faras Sinergi Nusantara: Mendominasi paket di Kabupaten Bireuen. Total nilai kontrak sekitar Rp2,62 miliar.
Elife Digital Ecosystem: Menguasai sebagian besar proyek di Aceh Timur. Total nilai kontrak sekitar Rp2,45 miliar.
Hallo Indonesia Teknologi: Mendapat hampir seluruh paket di Aceh Tamiang. Total nilai kontrak sekitar Rp1,92 miliar.
Empat vendor tersebut praktis menguasai hampir seluruh paket pengadaan komputer SMA yang telah diproses tahun ini.
Pola pembagian wilayah yang sangat rapi itu memunculkan pertanyaan publik: apakah seluruh vendor benar-benar bersaing secara terbuka, atau hanya berbagi area proyek dalam pengadaan komputer sekolah negeri di Aceh.
Yang lebih mengkhawatirkan, proyek ini diduga baru gelombang awal. Dalam data SiRUP masih terdapat belasan paket tambahan untuk SMKN di Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tamiang hingga Bener Meriah.
Nilainya berkisar Rp350 juta sampai Rp525 juta per sekolah. Jika seluruh paket direalisasikan, total belanja komputer pendidikan Aceh tahun 2026 diperkirakan dapat melampaui Rp20 miliar.
Fenomena ini juga bukan pertama kali terjadi. Pada 2025, sejumlah vendor yang sama tercatat memenangkan paket serupa. Tahun 2026, nama-nama itu kembali muncul dengan pola hampir identik.
Yang berubah hanya sekolah sasaran, sementara pemain utamanya tetap sama.
Pola distribusi paket dengan nilai kontrak yang selisih tipis dari pagu tersebut layak dicermati aparat pengawas. Secara aturan, e-purchasing memang diperbolehkan. Namun jika nilai kontrak selalu menempel pagu dan vendor tertentu terus mendominasi wilayah yang sama, maka semangat efisiensi anggaran dan persaingan terbuka patut dipertanyakan.
Jika proyek pengadaan komputer tersebut tetap dilanjutkan, aparat perlu memeriksa kualitas dan spesifikasi barang. Dugaan permainan ini kemungkinan akan dikerjakan dengan sangat rapi.
Kepala DinasPendidikan Aceh Murthalamuddin telah dicoba hubungi melalui sambungan WhatsApp, Minggu (24/5/2026), untuk mendapatkan penjelasan terkait dugaan pengkaplingan paket proyek tersebut. Namun, pesan teks yang dikirim ke nomor ponsel pejabat ini, pada awalnya hanya memunculkan tanda contreng satu menandakan tidak aktif.
Beberapa saat kemudian, Kadisdik merespon pertanyaan media ini dengan melemparkan sebuah pertanyaan balik. “Menurut anda seharusnya gimana,” demikian hasil konfirmasi terkait proyek pengadaan komputer di Disdik Aceh.[]
