KabarAktual.id — Setelah menggandeng perguruan tinggi untuk dapur MBG, pemerintah kini memperluas proyek tersebut ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan puluhan dapur MBG di penjara mulai beroperasi akhir Mei 2026.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menyebut sedikitnya 36 dapur MBG akan mulai berjalan di area lapas dari total 70 titik yang disiapkan di berbagai wilayah Indonesia. Para narapidana nantinya dilibatkan sebagai pekerja dapur bersama tenaga profesional.
Salah satu yang menjadi sorotan ialah dapur MBG di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang disebut berkaitan dengan yayasan yang petingginya dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, berdalih pelibatan lapas dilakukan karena penjara memiliki fasilitas memadai dan berada di tengah masyarakat.
Menueut dia, Lapas merupakan salah satu institusi yang memiliki fasilitas memadai dan ada di tengah masyarakat. “BGN merasa terbantu dengan inisiatif yang luar biasa sehingga program bisa berjalan dengan seksama,” ujar Dadan.
Dia mengklaim uji coba dapur MBG di Lapas Sukamiskin sudah dimulai sejak akhir 2024 dan resmi beroperasi pada Januari 2025. Keterlibatan napi dalam pengelolaan dapur, kata dia, memberi dampak positif bagi pembinaan warga binaan.
Namun langkah pemerintah itu menuai kritik keras. Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, menilai fungsi utama lapas adalah tempat rehabilitasi narapidana, bukan menjadi pusat produksi makanan program negara.
Sementara Kepala Advokasi Indonesia Corruption Watch, Egi Primayogha, menduga perluasan dapur MBG ke berbagai institusi hanya menjadi ajang pembagian keuntungan proyek jumbo senilai Rp335 triliun.
Sebelum menggandeng lapas, BGN lebih dulu mendorong perguruan tinggi membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di lingkungan kampus. IPB University menjadi salah satu kampus yang telah menyatakan kesiapan membangun dapur SPPG di Bogor mulai Mei 2026.
Selain itu, Universitas Hasanuddin disebut menjadi perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia Timur yang telah meresmikan SPPG.
BGN bahkan mendorong seluruh perguruan tinggi di Indonesia memiliki minimal satu unit SPPG sebagai bagian dari ekosistem program MBG.
Meski demikian, tidak semua kampus menyambut gagasan tersebut. Universitas Negeri Malang mengaku belum berencana mengelola SPPG karena dinilai membutuhkan tim profesional dan pengelolaan teknis yang rumit.
Penolakan juga datang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menilai kampus seharusnya fokus pada kajian akademik program MBG, bukan membangun dapur di dalam lingkungan universitas.
Program MBG sendiri terus menjadi sorotan publik karena nilai anggarannya yang sangat besar serta melibatkan ribuan dapur SPPG di seluruh Indonesia. Data BGN menyebut hingga Februari 2026 sudah ada 21.897 SPPG beroperasi dengan klaim menciptakan lebih dari 890 ribu lapangan kerja baru.[]
