KabarAktual.id — Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengevaluasi total penempatan Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA. Penempatan pejabat ini di Aceh dinilai telah menimbulkan disorientasi kerja.
Menurut Nurlis, pejabat eselon I Kemendagri yang seharusnya fokus mengawal pemulihan pascabencana justru sibuk melakukan manuver yang berkaitan dengan persoalan politik dan anggaran daerah. “Kerjanya lebih banyak muatan kepentingan personal. Mendagri menyuruhnya mengurus penanganan bencana, malah bikin manuver politik,” tegas Nurlis di Banda Aceh, Minggu (4/10/2026).
Menurut Jubir yang mantan wartawan majalah terkenal terbitan ibukota itu, sepak terjang orang kepercayaan Mendagri Tito Karnavian itu tidak lagi fokus pada mandat utama Satgas PRR, yakni memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan dan hak-hak korban terpenuhi. “Rakyat Aceh butuh kepastian hidup dalam penanganan bencana, bukan ocehan pejabat pusat yang gagal paham tupoksi,” ujarnya.
Baca juga: Safrizal, Sosok Pj Gubernur “Pemburu Rente”
Nurlis bahkan menilai Mendagri keliru dalam menempatkan figur yang dinilai tidak memahami batas kewenangannya. “Ibarat orang disuruh membersihkan lumpur banjir yang menimbun rumah warga, dia malah sibuk mencangkul sawah orang lain. Pekerjaan pokoknya ditinggalkan, tapi dapur daerah orang yang diobrak-abrik,” cecarnya.
Rp24,4 Triliun Dipertanyakan
Nurlis mempertanyakan kinerja Satgas PRR dalam mengawal proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hingga kini publik Aceh belum mendapatkan laporan terbuka mengenai progres fisik pemulihan pascabencana secara menyeluruh.
Padahal, kata Nurlis, berbagai persoalan mendasar masih menunggu kepastian, mulai dari Jaminan Hidup (Jadup), pembangunan Hunian Tetap (Huntap), perbaikan tanggul sungai, jalan hingga jembatan yang rusak akibat bencana. “Rakyat korban banjir hari ini menuntut kepastian hak-hak dasar mereka. Bagaimana nasib Jadup, sudah tuntas apa belum? Apakah Huntap sudah selesai dibangun? Mengapa tanggul sungai yang jebol dan jalan yang putus dibiarkan terbengkalai? Mengapa banyak jembatan belum tersambung?” katanya.
Baca juga: Mengendus Putra Mahkota Safrizal di BPMA
Nurlis juga menyoroti anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi fisik yang dialokasikan melalui 22 kementerian dan lembaga pemerintah pusat. “Anggaran dari 22 kementerian dan lembaga itu mencapai Rp24,4 triliun. Uang sebesar itu dibawa ke mana dan sudah jadi apa di lapangan?” ujarnya.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut justru tidak menjadi fokus utama Satgas PRR. “Kenapa untuk persoalan krusial yang menjadi mandat pokoknya ini dia bungkam seribu bahasa?” kata Nurlis.
Ikut Campur Urusan Anggaran Daerah
Sebaliknya, Nurlis menilai Safrizal justru aktif menyoroti serapan anggaran pemerintah daerah dan Transfer ke Daerah (TKD). Persoalan tersebut, menurut Nurlis, merupakan ranah pengawasan lembaga daerah dan lembaga pemeriksa negara sehingga tidak semestinya menjadi fokus utama Kasatgas PRR.
Dia mengingatkan, bahwa soal serapan anggaran daerah, ada DPRA yang sah dan memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi. Selain itu, ada Inspektorat, juga ada BPK. “Mengapa Kasatgas yang sibuk mengurusi hal itu? Apa maksudnya?” tanya Jubir.
Nurlis menduga sorotan terhadap anggaran daerah justru berpotensi mengalihkan perhatian publik dari pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi mandat utama pemerintah pusat. “Jangan mencangkul sawah yang bukan miliknya hanya untuk menutupi ketidakmampuan mengawal proyek pusat, atau sekadar mencari panggung murahan di media!” katanya.
Atas kondisi tersebut, Nurlis meminta Mendagri Tito Karnavian segera mengambil langkah korektif. Ia bahkan mendesak Safrizal ditarik dari Aceh dan digantikan pejabat yang dinilai mampu bekerja sesuai mandat.
Ia meminta agar Mendagri tidak pertahankan kekeliruan menempatkan Safrizal di Aceh. “Tarik Safrizal dari Aceh dan ganti sekarang juga dengan orang yang tahu batas kewenangan dan benar-benar mau bekerja untuk korban bencana!” pungkas Nurlis.
Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas PRR Aceh, Safrizal ZA, sudah dicoba hubungi secara tertulis via pesan WhatsApp, Minggu (4/10/2026) malam. Namun, hingga artikel ini diunggah, media ini belum berhasil mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan.[]
