KabarAktual.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dokumen tersebut diserahkan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal kepada Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Senin (3/8/2026). Penyerahan turut disaksikan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Daniel Abdul Wahab dan Musriadi serta anggota DPRK lainnya.
Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengatakan, penyampaian R-KUA dan PPAS bukan sekadar memenuhi tahapan administratif dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah disusun secara terencana, terukur dan bertanggung jawab.
Baca juga: Banda Aceh Diarahkan Jadi Destinasi Wisata Sungai
Karena itu, penyusunan R-KUA dan PPAS APBK 2027 harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh 2027, mengakomodasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta selaras dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD Kota Banda Aceh 2025-2029. “2027 bukan sekadar pergantian angka pada kalender fiskal. Lebih dari itu, tahun 2027 harus kita jadikan momentum fundamental, sebuah titik balik kemajuan dan kebangkitan bagi Kota Banda Aceh,” kata Irwansyah.
Ia menekankan, pembangunan kota tidak dapat dilakukan dengan pola saling menyalahkan. Pemerintah kota dan DPRK, kata dia, harus membangun kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Menurut Irwansyah, sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, kebersihan lingkungan serta penanganan persoalan sosial seperti peredaran narkoba, tingginya angka perceraian dan penyebaran HIV/AIDS. “Yang kita butuhkan hari ini bukanlah sekat pemisah, melainkan sebuah kolaborasi yang solid, kokoh dan berkesinambungan,” ujarnya.
Dorong Penguatan Gampong
Irwansyah juga meminta peran gampong diperkuat sebagai bagian dari strategi pembangunan kota. Gampong dinilai memiliki posisi penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, pembinaan moral masyarakat serta mencegah berkembangnya berbagai persoalan sosial. “Tanggung jawab besar ini terlalu berat jika hanya dibebankan pada pundak pemerintah kota semata. Ini adalah panggung pembuktian tanggung jawab kolektif kita bersama,” katanya.
Selain menyelesaikan persoalan sosial dan infrastruktur, DPRK juga mendorong pemerintah kota mengoptimalkan potensi Banda Aceh sebagai kota wisata.Salah satu konsep yang dinilai perlu didorong melalui APBK 2027 adalah waterfront city, terutama melalui penataan kawasan strategis di sepanjang aliran sungai dan pesisir secara selektif dan terukur.
Irwansyah menyebut kawasan Krueng Aceh di sekitar Masjid Keuchik Leumik dan kawasan Peunayong sebagai sejumlah titik yang dapat dikembangkan. “Banda Aceh memiliki modalitas yang sangat kuat sebagai kota wisata. Potensi ini menuntut kreativitas dan komitmen kita untuk terus dikembangkan secara integratif,” ujarnya.
Infrastruktur dan Drainase
DPRK juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur pedestrian yang telah berjalan di Banda Aceh. Program tersebut dinilai perlu dipertahankan dan diperluas ke kawasan strategis lainnya.
Irwansyah menambahkan, pembangunan pedestrian harus berjalan beriringan dengan pembenahan drainase serta program penataan dan revitalisasi kawasan kota.Ia mengatakan masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRK akan diarahkan untuk memperluas program perbaikan infrastruktur, meningkatkan revitalisasi drainase dan menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Dengan langkah-langkah taktis dan strategis tersebut, lanjutnya, Banda Aceh tidak sekadar mempercantik estetika kota agar indah dan nyaman dipandang. “Jauh melampaui itu, kita sedang menggerakkan roda ekonomi, menggairahkan sektor pariwisata, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan seluruh masyarakat Banda Aceh,” tutur Irwansyah.[]
