SMA Negeri Modal Bangsa bukan sekadar nama. Sekolah ini adalah simbol ikhtiar Aceh membangun sumber daya manusia terbaik setelah masa konflik dan keterbatasan pendidikan.
Sejak awal didirikan, sekolah ini memang dirancang sebagai tempat berhimpunnya siswa-siswa terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Aceh melalui proses seleksi yang ketat.
Gagasan besarnya sederhana. Anak-anak dengan kemampuan akademik terbaik diberi lingkungan belajar yang unggul agar mampu bersaing masuk perguruan tinggi terbaik, akademi militer, akademi kepolisian, maupun sekolah kedinasan. Dalam praktiknya, calon siswa direkrut dari seluruh Aceh berdasarkan prestasi akademik yang menonjol di sekolah asal.
Baca juga: Anak Putus Sekolah di Aceh Kini Bisa Raih Ijazah SMA Modal Bangsa Secara Gampang
Tentu konsep sekolah unggulan tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan menilai model tersebut menciptakan eksklusivitas dan diskriminasi dalam layanan pendidikan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional justru menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.
Namun harus diakui, ketika kualitas pendidikan antarwilayah belum merata, keberadaan sekolah unggulan masih dapat dipahami sebagai strategi transisi.
Idealnya, bukan hanya Modal Bangsa yang unggul, melainkan seluruh SMA di Aceh memiliki guru berkualitas, laboratorium lengkap, fasilitas pembelajaran modern, serta lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional.
Baca juga: Kritik Kebijakan PJJ Kadisdik Aceh, Pengamat: Hanya Gimik
Masalahnya muncul ketika Pemerintah Aceh justru berencana menurunkan standar yang selama ini menjadi fondasi reputasi sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mewacanakan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang SMA bagi anak putus sekolah.
Dalam skema yang disampaikan kepada publik, peserta PJJ berpeluang memperoleh ijazah dari sekolah unggulan, termasuk SMA Negeri Modal Bangsa. Kebijakan inilah yang patut dipertanyakan.
Persoalan utama pendidikan Aceh bukanlah sulitnya masyarakat memperoleh ijazah SMA Modal Bangsa. Persoalan sesungguhnya adalah masih banyak anak Aceh yang bahkan tidak mampu bertahan di sekolah karena kemiskinan. Di samping itu yang juga sangat mendasar adalah minat belajar yang rendah. Diperkirakan ruang kelas di sekolah-sekolah marginal banyak yang kosong di saat jam belajar berlangsung.
Baca juga: Berdalih Kekurangan Dana, SMA Mosa Kutip Uang Komite Rp 15 Juta
Permasalahan tersebut belum sungguh-sungguh diatasi oleh pembuat kebijakan. Buktinya, tidak tersedia data terkait daya serap kurikulum atau bahkan — yang sangat sederhana — persentase jumlah tatap muka setiap guru.
Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman, menilai program PJJ yang digagas Murthalamuddin salah mendiagnosis akar persoalan. Anak-anak putus sekolah di pedalaman bukan gagal masuk sekolah favorit. Sebagian dari mereka berhenti sekolah karena tidak memiliki ongkos transportasi, uang saku, perlengkapan belajar, bahkan biaya hidup sehari-hari.
Memberikan akses Pendidikan Jarak Jauh dengan “iming-iming” ijazah sekolah unggulan tidak otomatis menghilangkan hambatan ekonomi yang mereka hadapi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi persoalan nyata. Pemerintah juga berkali-kali mengakui masih adanya ketimpangan distribusi guru, keterbatasan laboratorium, akses internet, serta fasilitas pembelajaran di daerah tertinggal.
Fakta ini juga tercermin dalam berbagai laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai tantangan pemerataan mutu pendidikan nasional. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukanlah mempermudah memperoleh ijazah dari sekolah unggulan.
Yang dibutuhkan masyarakat Aceh adalah menghadirkan sekolah unggul di setiap daerah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan pemerataan kualitas guru, pembangunan laboratorium sains dan komputer, penguatan jaringan internet sekolah, penyediaan asrama bagi siswa dari daerah terpencil, serta beasiswa yang mampu menutup biaya hidup siswa miskin.
Kebijakan semacam ini jauh lebih menyentuh akar persoalan dibanding sekadar mengganti mekanisme belajar menjadi daring. Apalagi fakta membuktikan, dengan metode tatap muka saja, kualitas lulusan masih jeblok, apalagi berharap mutu dari belajar mandiri. Siapa yang akan membeli perangkat komputer dan fasilitas internet untuk mereka yang sehari-hari untuk makan saja susah? Sungguh program cet langet.
Perlu diingat, nama besar Modal Bangsa tidak dibangun dalam semalam. Reputasinya lahir dari proses seleksi yang ketat, disiplin akademik, kualitas pengajar, serta prestasi alumninya selama puluhan tahun.
Ketika standar masuk dilonggarkan tanpa diikuti standar pembelajaran, evaluasi, dan lingkungan akademik yang setara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah sekolah, melainkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan Aceh.
Ijazah memang bisa dicetak. Namun reputasi sebuah sekolah ysng dibangun bertahun-tahun bisa hilang hanya karena satu kebijakan yang keliru.
Program Pendidikan Jarak Jauh bagi anak putus sekolah patut diapresiasi apabila benar-benar bertujuan memperluas akses pendidikan. Akan tetapi, jangan sampai program yang baik justru mengorbankan identitas dan marwah sekolah unggulan yang telah menjadi kebanggaan Aceh.
Meningkatkan akses pendidikan adalah kewajiban pemerintah. Tetapi menjaga mutu pendidikan adalah tanggung jawab yang sama besarnya.
Aceh membutuhkan lebih banyak “Modal Bangsa”, bukan menurunkan standar Modal Bangsa yang sudah ada.[]
