KabarAktual.id – Pengamat Kebijakan Publik Dr Usman Lamreung menilai keberhasilan masyarakat membangun kembali Jalan dan Jembatan Tajuk Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah melalui swadaya patut diapresiasi. Namun, di balik kisah gotong royong yang mengundang simpati publik itu, tersimpan kritik serius terhadap lambannya respons negara dalam menangani kerusakan infrastruktur publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Usman secara tertulis kepada KabarAktual.id di Banda Aceh, Senin (6/7/2026). Menurut dia, keberhasilan masyarakat menghimpun dana lebih dari Rp1,08 miliar untuk memperbaiki akses jalan nasional yang rusak akibat banjir menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik serta kuatnya solidaritas sosial masyarakat Gayo.
Ia menyebut pengelolaan dana yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel turut menjadi faktor penting yang mendorong partisipasi warga dan para dermawan dalam proyek tersebut. “Ini merupakan kemenangan gotong royong masyarakat. Kepercayaan publik mampu melahirkan partisipasi yang luar biasa,” kata Usman.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai cerita inspiratif. Fakta bahwa masyarakat harus mengumpulkan dana sendiri untuk memperbaiki jalan nasional, kata dia, justru memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola penanganan infrastruktur oleh pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Lamban, Warga Gotong-royong Bangun Jembatan Enang-enang
Usman menegaskan jalan nasional merupakan aset negara yang pembangunannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tanggung jawab perbaikan dan pemeliharaannya berada di tangan pemerintah. “Ketika masyarakat harus mengumpulkan uang sendiri untuk memperbaiki jalan nasional, sesungguhnya ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam peran negara,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar semangat gotong royong masyarakat tidak dijadikan alasan untuk menutupi keterlambatan pemerintah dalam merespons kerusakan infrastruktur akibat bencana. Dia mengingatkan, apresiasi terhadap warga tidak boleh berubah menjadi pembenaran atas absennya negara.
Fenomena Tajuk Enang-Enang, lanjut Usman, juga menjadi kritik terbuka terhadap mekanisme penanganan infrastruktur pascabencana yang dinilai masih lamban dan sarat birokrasi. Ia mempertanyakan mengapa masyarakat mampu menggalang lebih dari Rp1 miliar dalam waktu relatif singkat, sementara pemerintah yang memiliki anggaran jauh lebih besar justru membutuhkan proses panjang untuk merealisasikan penanganan kerusakan.
Dikatakan, masalah utama bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada kecepatan pengambilan keputusan, efektivitas birokrasi, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal.
Di sisi lain, Usman menilai transparansi yang ditunjukkan panitia pembangunan Tajuk Enang-Enang memberikan pelajaran penting bagi pemerintah. Seluruh donasi yang terkumpul dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka.
Ia menambahkan, standar akuntabilitas seperti itu seharusnya menjadi budaya dalam setiap proyek pemerintah karena kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keterbukaan dan integritas.
Usman menegaskan peristiwa Tajuk Enang-Enang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan infrastruktur darurat. “Negara tidak boleh merasa nyaman karena masyarakat mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Justru pemerintah harus melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terus berulang,” katanya.
Menurut Usman, masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Gayo, telah membuktikan bahwa solidaritas mampu mengatasi berbagai keterbatasan. Namun, dalam negara yang konstitusional, gotong royong rakyat tidak dapat menggantikan kewajiban pemerintah. “Rakyat boleh bergotong royong membantu negara, tetapi negara tidak boleh bergantung pada gotong royong rakyat untuk menjalankan tanggung jawabnya,” ujar Usman.
Ia menambahkan, pertanyaan paling penting dari peristiwa Tajuk Enang-Enang bukanlah seberapa besar dana yang berhasil dikumpulkan masyarakat, melainkan mengapa rakyat harus mengambil alih pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.[]
