PELAKSANAAN Desk Pembahasan Program Kegiatan Strategis Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027 yang digelar Bappeda merupakan momentum penting untuk menentukan arah pembangunan daerah beberapa tahun ke depan. Pada tahap inilah pemerintah daerah menentukan program mana yang layak menjadi prioritas dan mana yang perlu dievaluasi.
Secara akademik, Rencana Kerja (Renja) bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi siklus perencanaan dan penganggaran. Renja adalah instrumen kebijakan publik yang menentukan efektivitas pembangunan daerah. Kualitas sebuah Renja diukur bukan dari banyaknya program yang disusun, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan utama masyarakat.
Dalam perspektif teori kebijakan publik yang dikemukakan William Dunn, kebijakan yang baik harus memiliki relevansi terhadap masalah yang hendak diselesaikan. Karena itu, pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam penyusunan Renja Aceh Besar 2027 adalah: apa persoalan paling mendesak yang dihadapi masyarakat Aceh Besar saat ini?
Jawabannya cukup jelas. Tantangan terbesar daerah masih berkisar pada pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, kemiskinan, pengangguran, terbatasnya lapangan kerja produktif, serta rendahnya kapasitas fiskal daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Aceh Besar. Meski angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, pada 2025 persentase penduduk miskin masih berada pada level 11,05 persen atau sekitar 49.900 jiwa.
Angka tersebut memang lebih baik dibanding tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan bahwa puluhan ribu warga masih hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi.
Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan juga memerlukan perhatian khusus. Data BPS Aceh menunjukkan tingkat pengangguran terbuka provinsi mencapai 5,75 persen pada Agustus 2024. Bahkan Aceh Besar termasuk salah satu daerah dengan tingkat pengangguran relatif tinggi di Aceh, mencapai sekitar 7,93 persen.
Kondisi tersebut mengandung pesan penting bahwa pembangunan daerah tidak lagi cukup berorientasi pada penyelesaian proyek fisik semata. Yang dibutuhkan adalah pembangunan yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja.
Karena itu, Renja Aceh Besar 2027 perlu melakukan reordering priorities atau penataan ulang prioritas pembangunan.Pertama, penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Basis ekonomi Aceh Besar sesungguhnya bertumpu pada sektor UMKM, perdagangan rakyat, pertanian, perikanan, dan usaha rumah tangga. Sektor-sektor inilah yang menyerap tenaga kerja terbesar dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Program prioritas seharusnya diarahkan pada intervensi yang konkret, seperti bantuan modal produktif, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, fasilitasi sertifikasi halal, penguatan koperasi, hingga pengembangan produk unggulan desa. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan inklusif yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi pertumbuhan daerah.
Pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat lahir dari penguatan pelaku usaha kecil dan menengah, bukan semata-mata dari investasi besar yang sering kali memiliki keterkaitan terbatas dengan ekonomi lokal.
Kedua, penanggulangan kemiskinan harus berbasis pemberdayaan. Selama bertahun-tahun, banyak program kemiskinan masih berorientasi pada bantuan konsumtif. Bantuan sosial memang penting sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan secara permanen.
Pendekatan yang lebih berkelanjutan adalah membuka akses produktif bagi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan kerja, bantuan alat produksi, pengembangan usaha mikro, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, strategi ini menghasilkan social return yang lebih besar karena mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara jangka panjang.
Ketiga, penciptaan lapangan kerja harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Setiap program yang direncanakan pemerintah daerah seharusnya diuji dengan pertanyaan sederhana: berapa banyak tenaga kerja yang dapat diserap?
Jika sebuah program menghabiskan anggaran besar tetapi tidak menghasilkan pekerjaan baru atau meningkatkan pendapatan masyarakat, maka efektivitasnya patut dipertanyakan.
Karena itu, prioritas pembangunan perlu diarahkan pada sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, industri rumah tangga, UMKM, dan pariwisata berbasis masyarakat.
Begitu pula pembangunan infrastruktur harus berorientasi produktif. Pasar rakyat, sentra UMKM, kawasan wisata, pusat distribusi hasil pertanian, dan fasilitas pengolahan produk lokal jauh lebih strategis dibandingkan pembangunan fisik yang minim manfaat ekonomi dan pada akhirnya hanya menambah beban pemeliharaan daerah.
Keempat, revitalisasi pasar harus menjadi strategi penguatan ekonomi lokal dan peningkatan PAD. Dalam teori ekonomi daerah, pasar tradisional bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga instrumen fiskal yang mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah.
Pasar yang tertata baik akan meningkatkan aktivitas ekonomi, memperkuat distribusi barang, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan retribusi daerah. Karena itu, revitalisasi pasar perlu dilakukan dengan pendekatan modern melalui digitalisasi retribusi, perbaikan sanitasi, penataan zonasi pedagang, penguatan sistem logistik, serta peningkatan kenyamanan konsumen.
Strategi ini akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih nyata dibandingkan proyek-proyek simbolik yang tidak menghasilkan nilai tambah.
Kelima, pengembangan pariwisata harus berbasis ekonomi kawasan. Tidak sedikit proyek wisata yang gagal memberikan dampak ekonomi karena hanya berfokus pada pembangunan fisik destinasi.
Padahal, keberhasilan pariwisata ditentukan oleh terbentuknya rantai ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar. Mulai dari kuliner lokal, UMKM, homestay, jasa transportasi, ekonomi kreatif, hingga pemasaran digital.
Renja 2027 perlu memastikan bahwa setiap investasi sektor pariwisata memiliki model bisnis yang jelas dan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.Keenam, ekonomi dayah harus menjadi agenda strategis pembangunan.
Aceh Besar memiliki jaringan dayah yang luas dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Potensi ini selama ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai kekuatan ekonomi. Padahal, dayah dapat berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas melalui koperasi dayah, pertanian produktif, peternakan, usaha santri, hingga pelatihan kewirausahaan.
Model ini telah terbukti efektif di berbagai daerah karena menggabungkan fungsi pendidikan, pemberdayaan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat secara bersamaan.
Pada akhirnya, Renja Aceh Besar 2027 harus meninggalkan paradigma business as usual. Ukuran keberhasilan pembangunan tidak lagi dapat dilihat dari besarnya serapan anggaran atau banyaknya proyek yang dibangun. Dalam paradigma pembangunan modern, keberhasilan ditentukan oleh kualitas dampaknya terhadap masyarakat.
Program-program yang tidak memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan PAD sudah saatnya dievaluasi secara serius. Pemerintah daerah harus berani menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar melanjutkan rutinitas birokrasi tahunan.
Sebab pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang paling banyak proyeknya, melainkan pembangunan yang paling besar manfaatnya bagi kehidupan rakyat. Itulah semestinya menjadi roh utama Renja Aceh Besar Tahun 2027.[]
Penulis adalah pengamat kebijakan publik yang juga putra Aceh Besar.
