KabarAktual.id – Transparansi Tender Indonesia (TTI) memperkirakan lebih dari Rp1,5 triliun Pokir DPRA tahun 2026 terserap untuk kegiatan pengadaan barang. Berbagai program menyangkut hajat hidup rakyat Aceh terkesan dikesampingkan.
Nominal Pokir untuk proyek pengadaan itu dihitung berdasarkan data yang telah diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Nilainya bahkan berpotensi lebih besar karena rincian lengkap alokasi Pokir per daerah pemilihan hingga kini belum pernah dipublikasikan secara terbuka oleh DPRA.
“Perkiraan ini diperkuat oleh data dari berbagai dinas teknis yang menunjukkan hampir seluruh kegiatan pengadaan barang telah masuk dalam daftar usulan anggota dewan,” kata Koordinator TTI, Nasrudin Bahar, Rabu (3/6/2026).
Berdasarkan APBA 2026, total belanja pengadaan di Aceh mencapai Rp5.500.914.474.193 atau sekitar Rp5,5 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi yang diduga berasal dari usulan Pokir DPRA diperkirakan menembus lebih dari Rp1,5 triliun.
Baca juga: Trik Murahan Menguasai APBA
TTI menilai dominasi belanja barang tersebut belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sebab, sebagian besar anggaran justru diarahkan untuk pembelian barang dibandingkan pembangunan fisik yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.
Menurut Nasrudin, apabila sebagian anggaran Pokir dialihkan untuk pembangunan infrastruktur desa, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar karena mampu menciptakan perputaran uang secara langsung di tengah masyarakat. “Jika saja Rp1 triliun dari total nilai Pokir dialihkan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik, dampaknya akan sangat signifikan terhadap penggerak ekonomi di desa-desa,” ujarnya.
Dominasi pengadaan barang terlihat di sejumlah organisasi perangkat daerah. Di Dinas Pendidikan Aceh, kata dia, nilai Pokir diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar. Sementara di Dinas Pendidikan Dayah diperkirakan melebihi Rp150 miliar.
Kondisi serupa juga ditemukan pada Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga. Pada sejumlah instansi tersebut, mayoritas kegiatan pengadaan barang tercatat sebagai usulan anggota dewan.
Baca juga: Selama Ini bak Siluman, TTI Desak DPRA Buka Jatah Pokir ke Publik
Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, misalnya, tercatat sedikitnya 50 paket pengadaan bibit tanaman dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai sekitar Rp18 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk paket-paket pengadaan serupa yang hingga kini belum diumumkan.
Di tengah besarnya alokasi belanja barang, TTI menyoroti masih terbengkalainya sejumlah proyek infrastruktur strategis yang dinilai lebih mendesak untuk diselesaikan, salah satunya jalan Jantho-Lamno.
Jalan penghubung Aceh Besar dan Aceh Jaya itu dinilai memiliki nilai strategis karena dapat menjadi jalur alternatif apabila ruas nasional di kawasan Gunung Geurute terputus akibat bencana atau kondisi darurat lainnya.
Padahal, pembangunan jalan tersebut telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Namun hingga kini, sebagian ruasnya masih belum dapat difungsikan secara optimal.
TTI mendorong Gubernur Aceh, Ketua DPRA, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meninjau langsung kondisi jalan tersebut guna melihat urgensi penyelesaiannya.
Ketimbang mendorong pembangunan Terowongan Geurute yang membutuhkan biaya sangat besar, dinilai, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu menuntaskan jalan Jantho-Lamno. Padahal diperkirakan hanya memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar agar dapat berfungsi penuh.
“Kondisi jalan Jantho-Lamno perlu menjadi perhatian serius karena manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat dan memperkuat konektivitas wilayah barat selatan Aceh,” kata Nasrudin.
TTI juga menilai besarnya anggaran pembangunan yang dimiliki Aceh seharusnya mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun hingga kini, provinsi tersebut masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup serius.
“Ini menjadi ironi. Aceh memiliki anggaran yang besar, tetapi pengelolaannya sering kali belum menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut TTI, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar arah pembangunan ke depan lebih berorientasi pada kebutuhan publik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata hingga ke tingkat desa.
