KabarAktual.id — Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh dilaporkan sedang berada dalam kondisi darurat. Rumah sakit rujukan tertinggi di Aceh itu disebut terlilit utang kepada vendor hingga lebih dari Rp300 miliar. Akibatnya stok obat dan alat kesehatan (alkes) menipis.
Sumber internal rumah sakit menyebutkan, salah satu kondisi paling mengkhawatirkan adalah stok ring jantung dan pen untuk operasi tulang yang disebut hanya cukup untuk sekitar satu minggu ke depan. Jika stok habis, belum ada kepastian pasokan lanjutan karena persoalan tunggakan pembayaran kepada penyedia.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Pasalnya, RSUDZA merupakan rumah sakit tipe A dan menjadi pusat rujukan tertinggi bagi pasien dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Baca juga: Stop Cari Alasan! Obat Kosong dan IGD Semrawut Itu Kegagalan
Menanggapi kondisi tersebut, Direktur RSUDZA Muhazar menyampaikan klarifikasi tertulis kepada KabarAktual.id, Senin (27/4/2026). Ia membantah bahwa pelayanan medis berada dalam kondisi terganggu dan menegaskan operasional rumah sakit tetap berjalan normal.
Muhazar menjelaskan, kewajiban pembayaran kepada vendor yang muncul saat ini merupakan bagian dari siklus keuangan rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Per April 2026, angka kewajiban pembayaran kepada vendor berjalan sesuai mekanisme termin yang disepakati dalam kontrak pengadaan. Perlu dipahami bahwa dalam manajemen BLUD terdapat pemisahan antara utang jatuh tempo dan kewajiban berjalan,” tulisnya.
Baca juga: Running Text RSUDZA Diretas, Muncul Kata Sumpah Serapah
Ia menambahkan, kondisi keuangan RSUDZA masih berada dalam koridor rasio likuiditas yang aman dan saat ini sedang dalam proses audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Terkait isu menipisnya stok alkes, Muhazar menegaskan bahan medis habis pakai (BMHP), termasuk pen implan dan ring jantung, masih tersedia dan aman untuk kebutuhan pelayanan pasien. “Manajemen RSUDZA menggunakan sistem buffer stock untuk menjamin pelayanan tidak terputus, terutama untuk tindakan darurat,” kata Muhazar.
Menurutnya, rumah sakit juga telah menyiapkan langkah mitigasi dengan melakukan diversifikasi vendor melalui sistem e-catalogue agar pasokan obat dan alat kesehatan tidak bergantung pada satu pihak.
Muhazar mengungkapkan, membengkaknya kewajiban pembayaran dipicu sejumlah faktor. Di antaranya meningkatnya biaya operasional layanan, terutama harga alat kesehatan impor, sementara tarif layanan belum mengalami penyesuaian.
Selain itu, lonjakan jumlah pasien rujukan yang melampaui kapasitas anggaran awal membuat rumah sakit tetap harus memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan meski melebihi plafon anggaran berjalan. “Sebagai rumah sakit rujukan utama, pemenuhan layanan tetap harus dilakukan demi kemanusiaan,” katanya.
Mengenai isu adanya cashback dari vendor yang masuk ke kantong pribadi pejabat rumah sakit, Muhazar membantah keras tudingan tersebut. Seluruh transaksi, tegasnya, dilakukan secara transparan melalui sistem perbankan dan tercatat dalam akuntansi resmi BLUD. “Setiap bentuk diskon atau potongan harga dari vendor otomatis masuk ke rekening resmi BLUD sebagai pendapatan sah,” tegasnya.
Untuk penyelesaian utang kepada vendor, lanjutnya, RSUDZA menyiapkan dua jalur utama, yakni optimalisasi pendapatan dari klaim layanan dan renegosiasi pembayaran dengan vendor. Selain itu, manajemen juga akan mengajukan dukungan anggaran kepada Pemerintah Aceh selaku pemilik rumah sakit.
Muhazar memastikan seluruh proses itu dilakukan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Kami sangat yakin dan menjamin RSUDZA akan tetap terus beroperasi secara optimal sebagai benteng terakhir pelayanan kesehatan rakyat Aceh,” pungkasnya.[]
