KabarAktual.id – Konflik kepemilikan Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh masih berlanjut. PTS tersebut masih dikuasai oleh kelompok mantan rektor lama, sehingga rektorat dan para dosen yang berstatus legal tidak bisa mengakses kampus.
Akibat kondisi ini, pihak LLDikti Wilayah XIII Aceh tidak bisa melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap civitas akademika Unaya. Guna mendapatkan data dan informasi terkait Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT), mereka terpaksa memanggil pihak Unaya ke kantor LLDikti Aceh.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, unsur pimpinan Unaya yang dipanggil adalah Wakil Rektor I Dr. Usman Lamreung M.Si, Wakil Rektor II Dr. Akhyar, M.Si, beserta jajaran perwakilan civitas akademika. Mereka diterima oleh Ketua Tim EKPT, Muhammad Nur, di ruang rapat LLDikti.
Usman Lamreung menjelaskan, bahwa LLDikti sebenarnya hendak mengunjungi langsung kampus, namun karena pihak rektorat, dekan, dan dosen yang berada di bawah naungan Yayasan Abulyatama Aceh belum bisa mengakses kampus, maka agenda tersebut diubah menjadi pertemuan di kantor LLDIKTI. “Pertemuan dihadiri oleh pihak universitas,” kata Usman, Selasa (6/5/2025).
Mengutip penjelasan ketua tim, Usman menjelaskan, bahwa tujuan pertemuan adalah untuk memperoleh informasi langsung terkait kondisi proses pembelajaran serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh dosen dan mahasiswa Unaya. Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa konflik internal yayasan telah berdampak pada aktivitas akademik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Selanjutnya, kata Usman, tim EKPT melakukan wawancara dengan unsur pimpinan rektorat yang diwakili oleh Dr. Usman Lamreung dan Dr. Akhyar M.Si. Setelah sesi tersebut, wawancara dilanjutkan dengan para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
Usman menambahkan, pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan dan fasilitasi yang telah diberikan LLDikti. Tim EKPT diharap dapat melihat situasi di Unaya secara objektif dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang tepat untuk mengakhiri konflik yang berdampak luas terhadap aktivitas akademik dosen dan mahasiswa.[]
