KabarAktual.id – Akhirnya, Plt Sekda Aceh Besar, Bahrul Jamil, membuat pernyataan resmi terkait simpang-siur isu APBK tahun anggaran 2025. Dia memastikan, tidak ada masalah. “Semua on the track,” ucapnya, Senin (3/2/2025.
Ketika dihubungi KabarAktual.id, Jumat 31 Januari 2025, Bahrul Jamil belum memberikan tanggapan terkait permasalahan APBK tersebut karena sedang berada di luar daerah. “Entreuk loen cuba cek dilee (Nanti coba saya cek dulu),” responnya waktu itu.
Baru pada apel gabungan, Senin tadi, di halaman kantor bupati Aceh Besar, Kota Jantho, pejabat yang biasa disapa BJ itu menyampaikan pernyataannya.
Menurut BJ, ada pihak-pihak yang berusaha agar gaji ASN Aceh Besar tidak cair dengan dalih tidak regulatif. Ia bersama Pj Bupati Muhammad Iswanto, kata BJ, tak mau hal itu terjadi.
Dia menegaskan, gaji adalah hak ASN dan dibayar harus sesuai ketentuan dan jadwal. “Alhamdulillah, paling lambat Selasa, 4 Januari 2025 gaji sudah bisa saudara-saudara ambil melalui tabungan masing-masing,” kata BJ disambut tepukan gemuruh para peserta apel.
Terkait APBK 2025, sambungnya, semua berjalan sesuai regulasi. APBK tetap on the track setelah dilakukan koordinasi intensif dengan pemerintah atasan.
Permasalahan APBK, kata dia, telah ditelaah oleh Biro Hukum Setda Aceh, BKA, hingga jajaran Itjen Kemendagri. “Alhamdulillah kita mendapatkan alas hukum yang kuat untuk semua itu. Karena nawaitu kita adalah berjalannya roda pemerintahan, layanan publik serta tentunya kepastian gaji untuk 6.000 ASN di Aceh Besar, termasuk tenaga legislatif dan unsur terkait lainnya,” sebut BJ.
Pejabat definitif Kadisdikbud Aceh Besar ini mengimbau pihak-pihak luar Aceh Besar yang selama ini terkesan memanas-manasi situasi agar menghentikan aksinya. Karena, kata BJ, itu berpotensi memunculkan aksi-aksi yang justru kontraproduktif. “Suatu saat akan muncul kesadaran kolektif masyarakat Aceh Besar, tentang adanya upaya destruktif pihak-pihak tertentu, dan ini berpotensi terjadinya umpan balik yang tidak diharapkan,” tegasnya.
BJ mengingatkan, bahwa akan ada pihak yang bertepuk tangan ketika melihat sesama Aceh Besar tidak kompak dan bahkan terkesan saling menjatuhkan. “Jaga kekompakan dan perasaan sebagai sesama warga Aceh Besar yang berjiwa ksatria, hingga kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menatap masa depan untuk kemaslahatan bersama,” kata Bahrul Jamil.
Isu APBK
Isu terkait permasalahan APBK Aceh Besar tahun 2025, sebelumnya, sempat disinggung sejumlah pihak. Sebuah sumber mengatakan kepada media ini, bahwa mantan Sekda Sulaimi yang diberhentikan pada tanggal 20 Desember 2024, belum menandatangani semua DPA.
Sumber itu mengatakan, dari total 58 DPA, baru punya DLHK yang sudah ditandatangani oleh Sulaimi pada tanggal 3 Januari 2025. Sisanya, 57 DPA lagi dengan nama Sulaimi sebagai ketua tim anggaran, sama sekali belum ditandatangani.
Pernyataan terkait APBK juga disampaikan Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti, yang dihubungi media ini, Minggu (2/2//2025) malam. Dokumen APBK Aceh Besar tahun 2025, kata politisi ini, sudah melewati seluruh tahapan proses pembahasan dan sudah terkunci di sistem. “Jadi, tidak bisa diubah lagi,” ujarnya.
Pun demikian, ia meminta pihak eksekutif untuk mencari jalan penyelesaian terbaik atas permasalahan yang terjadi. Muchti juga meminta Pj Gubernur Safrizal ZA untuk turun tangan, karena Pj gubernur yang memberhentikan Sekda.
Menurut Muchti, pihaknya tidak ada maksud untuk menyalahkan siapa-siapa. “Kita hanya meminta agar dicarikan jalan terbaik sehingga daerah dan masyarakat tidak dirugikan,” pintanya.[]
