ACEH terlalu lama dipahami melalui masa lalunya. Nama Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, ulama, pelabuhan, perdagangan rempah, dan sejarah panjang perlawanan selalu menjadi bagian penting dari cara kita mengenali Aceh.
Semua itu memang layak dibanggakan. Tetapi sebuah daerah tidak boleh hidup hanya dari ingatan tentang kejayaan yang pernah dimilikinya.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang hendak dilakukan Aceh dengan sejarah besarnya?
Di situlah tantangan sesungguhnya bermula. Aceh harus bergerak dari sekadar daerah yang memiliki sejarah besar menjadi daerah yang memiliki masa depan besar. Sejarah harus diperlakukan sebagai modal peradaban, bukan sebagai nostalgia.
Sejarah sebagai modal, bukan museum
Berabad-abad lalu, Aceh bukan wilayah yang berada di pinggir dunia. Samudra Pasai tumbuh sebagai pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka dan terhubung dengan jaringan perdagangan yang membentang dari Laut Merah, India, hingga Cina.
Baca juga: Aceh di Persimpangan Jalan
Penelitian arkeologi dan sejarah menunjukkan bahwa posisi strategis tersebut memungkinkan Pasai berkembang sebagai pelabuhan dan kota perdagangan dengan jejaring internasional. Jejak itu menunjukkan satu hal penting: keterbukaan terhadap dunia bukan sesuatu yang asing bagi Aceh.
Aceh pada masa lalu tumbuh karena mampu menghubungkan dirinya dengan dunia. Perdagangan, pengetahuan, agama, diplomasi dan kebudayaan bergerak melintasi batas wilayah. Karena itu, menghidupkan kembali semangat kejayaan Aceh tidak berarti membangun romantisme masa lalu, melainkan menghidupkan kembali kemampuan untuk menjadi bagian penting dari arus perubahan global.
Aceh tidak perlu kembali menjadi Pasai. Aceh harus menjadi Aceh yang baru—dengan kekuatan yang sesuai dengan zamannya. Jika dahulu kekuatan dibangun melalui pelabuhan dan perdagangan, hari ini kekuatan itu harus dibangun melalui ilmu pengetahuan, teknologi, industri, konektivitas, inovasi dan kualitas manusia.
Dari daerah penghasil menjadi pencipta nilaiAceh memiliki modal ekonomi yang besar. Letaknya di pintu masuk Selat Malaka, kekayaan pertanian dan perkebunan, kelautan, energi, pariwisata, serta berbagai komoditas unggulan merupakan fondasi yang tidak boleh disia-siakan.
Masalahnya bukan semata-mata apakah Aceh memiliki sumber daya, tetapi seberapa besar nilai yang dapat diciptakan dari sumber daya tersebut di Aceh sendiri.
Aceh tidak seharusnya terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah. Kopi harus memiliki industri pengolahan dan merek global. Kelapa sawit harus melahirkan produk hilir bernilai tinggi. Hasil laut harus dikembangkan menjadi industri pangan dan produk olahan. Komoditas pertanian harus terhubung dengan teknologi, riset, logistik dan pasar internasional.
Baca juga: Aceh; Tamsil Desa Subur di Pinggir Jalan Besar
Penelitian mengenai pengembangan agroindustri di Aceh menunjukkan bahwa pengolahan komoditas seperti pinang dapat menciptakan nilai tambah dan menjadi strategi penguatan ekonomi daerah.
Inilah prinsip sederhana transformasi ekonomi: kekayaan alam harus diubah menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi teknologi, teknologi menjadi produk, dan produk menjadi kesejahteraan.
Transformasi semacam itu juga sejalan dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Bank Dunia menilai tantangan Indonesia bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi meningkatkan produktivitas, memperluas pekerjaan berkualitas, mendorong inovasi dan mengurangi ketergantungan pada kegiatan bernilai rendah.
Aceh harus mengambil bagian dalam transformasi tersebut.Universitas harus menjadi mesin peradabanTidak ada transformasi tanpa manusia.
Karena itu, masa depan Aceh sesungguhnya tidak pertama-tama ditentukan oleh tambang, gas, perkebunan atau pelabuhan. Masa depan Aceh ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelola semua itu.
Universitas tidak boleh hanya menjadi tempat memperoleh ijazah. Ia harus menjadi pusat produksi pengetahuan, penelitian, inovasi dan pemecahan masalah masyarakat.
Anak-anak Aceh harus dipersiapkan bukan hanya untuk menjadi pencari kerja, tetapi menjadi pencipta pekerjaan. Mereka harus didorong menjadi ilmuwan, insinyur, teknolog, pengusaha, diplomat, seniman, pemimpin dan intelektual yang mampu berkompetisi di tingkat internasional.
Bank Dunia menempatkan modal manusia—pengetahuan, keterampilan dan kesehatan—sebagai faktor penting bagi produktivitas generasi masa depan. OECD juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan ekonomi menjadi kunci peningkatan produktivitas.
Karena itu, investasi pendidikan Aceh harus bergerak dari sekadar membangun gedung dan memperluas akses menuju peningkatan kualitas pembelajaran, riset dan inovasi.
Aceh membutuhkan universitas yang menghasilkan paten, perusahaan rintisan, teknologi pertanian, teknologi kelautan, riset energi, kajian kebencanaan, pengembangan obat, industri kreatif dan berbagai solusi bagi persoalan masyarakat. Universitas harus menjadi laboratorium masa depan Aceh.
Perdamaian sebagai kekuatan dunia
Aceh memiliki kekuatan lain yang tidak dimiliki banyak daerah: pengalaman panjang melewati konflik dan membangun perdamaian. MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 mengakhiri konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
Kesepakatan itu kemudian menjadi bagian penting dari proses kelembagaan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sejumlah kajian melihat proses tersebut sebagai tonggak penting dalam pembangunan perdamaian Aceh, meskipun implementasinya tetap menghadapi berbagai persoalan.
Pengalaman tersebut sesungguhnya merupakan aset intelektual.
Aceh dapat mengembangkan pusat studi perdamaian, resolusi konflik, rekonsiliasi dan pembangunan masyarakat pascakonflik. Aceh dapat menjadi tempat belajar bagi negara atau wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa.
Dengan demikian, sejarah konflik tidak hanya menjadi luka yang diwariskan, tetapi juga pengetahuan yang dapat disumbangkan kepada dunia.
Perdamaian bukan sekadar keadaan tanpa perang. Ia harus menjadi kapasitas sosial dan politik untuk membangun masyarakat yang adil, terbuka dan produktif. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian tentang peacebuilding Aceh, keberhasilan perdamaian jangka panjang sangat bergantung pada transformasi kondisi sosial dan ekonomi serta kapasitas elite dan institusi dalam mengelola proses tersebut.
Aceh mempunyai kesempatan untuk mengubah pengalaman sejarah itu menjadi soft power.
Kekhususan harus melahirkan inovasiAceh juga memiliki kekhususan politik dan pemerintahan yang memberikan ruang kebijakan lebih besar dibanding banyak daerah lain. Namun, kekhususan tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai kewenangan, dana atau hubungan dengan pemerintah pusat.
Pertanyaan yang lebih substantif adalah: apa inovasi yang lahir dari kekhususan Aceh?
Jika otonomi hanya menghasilkan birokrasi yang lebih panjang, belanja yang tidak produktif, perebutan kewenangan dan politik anggaran, maka kekhususan kehilangan makna strategisnya.
Sebaliknya, kekhususan seharusnya menjadi ruang eksperimentasi kebijakan. Aceh dapat mengembangkan model pendidikan berbasis karakter dan keunggulan lokal, ekonomi syariah yang modern, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, industri halal, tata kelola digital, pengembangan energi terbarukan, hingga sistem pemerintahan yang transparan dan berbasis data.
Kajian tentang pelaksanaan otonomi khusus menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan peluang bagi perkembangan politik, sosial dan ekonomi Aceh, tetapi efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kualitas implementasi dan tata kelola.
Dengan kata lain, otonomi adalah alat, bukan tujuan.
Tujuannya adalah membangun masyarakat Aceh yang lebih sejahtera, berpengetahuan, produktif dan bermartabat.
Mengubah cara berpikir
Pada akhirnya, transformasi Aceh membutuhkan perubahan yang lebih dalam daripada sekadar perubahan program pembangunan. Yang harus berubah adalah cara berpikir.
Aceh harus berhenti melihat dirinya sebagai daerah yang selalu kekurangan dan menunggu bantuan. Mentalitas pembangunan yang terus-menerus bergantung pada transfer dan kebijakan dari luar harus digantikan oleh keyakinan bahwa Aceh memiliki kemampuan menciptakan kekuatannya sendiri.
Bukan berarti Aceh menolak bantuan atau menutup diri dari pemerintah pusat dan dunia. Justru sebaliknya. Aceh harus semakin terbuka terhadap investasi, ilmu pengetahuan, teknologi, jaringan perdagangan dan kerja sama internasional—tetapi dengan posisi yang lebih percaya diri.
Dahulu para pedagang datang ke Aceh karena Aceh memiliki sesuatu yang bernilai. Masa depan harus dibangun dengan prinsip yang sama: dunia datang ke Aceh karena Aceh memiliki pengetahuan, produk, teknologi, budaya dan gagasan yang bernilai.Itulah perubahan dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis nilai.
Aceh sebagai proyek peradaban
Aceh masa depan tidak harus memilih antara agama dan teknologi, antara adat dan modernitas, atau antara identitas lokal dan keterbukaan global.Keduanya dapat berjalan bersama.
Aceh dapat tetap berakar pada Islam dan adat, tetapi sekaligus menjadi masyarakat yang unggul dalam sains. Aceh dapat menjaga hutan dan laut sekaligus membangun ekonomi produktif. Aceh dapat mempertahankan identitas budaya sekaligus melahirkan industri kreatif yang menembus pasar dunia.
Yang dibutuhkan adalah kemampuan mengintegrasikan berbagai kekuatan tersebut ke dalam sebuah visi pembangunan yang utuh.
Pada titik inilah Aceh harus berhenti membangun sekadar proyek dan mulai membangun proyek peradaban.
Proyek itu tidak selesai dalam satu periode pemerintahan. Ia membutuhkan puluhan tahun, bahkan lintas generasi.
Karena itu, Aceh membutuhkan institusi yang kuat, pemerintahan yang bersih, pendidikan yang maju, ekonomi yang produktif dan kepemimpinan yang mampu melihat jauh melampaui siklus politik lima tahunan. Sejarah telah memberikan Aceh identitas.
Geografi memberikan Aceh posisi. Sumber daya memberikan Aceh modal. Perdamaian memberikan Aceh pengalaman. Tetapi semua itu tidak otomatis memberikan masa depan.
Masa depan harus diciptakan.
Aceh tidak harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya pernah besar. Yang jauh lebih penting adalah membuktikan bahwa Aceh masih mampu menjadi besar.
Dari daerah yang memiliki sejarah besar, Aceh harus bergerak menjadi daerah yang memiliki masa depan besar.
Bukan sekadar dikenang karena Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam, tetapi dihormati karena universitasnya, inovasinya, industrinya, budayanya, perdamaianya, tata kelolanya dan kualitas manusianya.
Sebab, kejayaan sejati bukan ketika sebuah bangsa terus menceritakan betapa besar masa lalunya. Kejayaan sejati adalah ketika generasi masa depan memiliki alasan untuk menceritakan betapa besar masa yang pernah kita bangun hari ini.[]
Penulis adalah akademisi dan pengamat kebijakan publik
