KabarAktual.id – Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang SMA yang diluncurkan Dinas Pendidikan Aceh bagi anak putus sekolah menuai kritik. Kebijakan yang membuka peluang peserta didik memperoleh ijazah dari SMA unggulan, seperti SMAN Modal Bangsa, dinilai tidak menyentuh akar persoalan pendidikan di Aceh.
Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman, menilai program tersebut lebih bersifat gimik birokrasi karena salah mendiagnosis persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurut Nasrul, tingginya angka anak putus sekolah di Aceh bukan disebabkan sulitnya mengakses sekolah favorit, melainkan karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan sehari-hari. Anak-anak di pelosok berhenti sekolah, kata dia, bukan karena tidak bisa masuk SMA Modal Bangsa, melainkan karena tidak ada biaya transportasi, uang saku, hingga kebutuhan hidup sehari-hari. “Memberi mereka PJJ dengan iming-iming ijazah sekolah unggulan secara daring tidak akan pernah mengatasi hambatan ekonomi tersebut,” kata Nasrul.
Baca juga: Anak Putus Sekolah di Aceh Kini Bisa Raih Ijazah SMA Modal Bangsa Secara Gampang
Ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah di perkotaan dan daerah pelosok. Menurutnya, penonjolan label “SMA favorit” justru menunjukkan belum meratanya kualitas pendidikan di Aceh.
Nasrul mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka partisipasi sekolah serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Aceh masih berada di bawah daerah perkotaan seperti Banda Aceh.
Ia menilai ijazah dari sekolah ternama tidak otomatis menjamin seseorang diterima di perguruan tinggi negeri favorit maupun terserap di dunia kerja apabila tidak dibarengi kompetensi dan fasilitas belajar yang memadai. Yang dibutuhkan rakyat Aceh saat ini, tegasnya, bukanlah ilusi ijazah SMA favorit dari jauh, melainkan menghadirkan SMA berkualitas setara di setiap kecamatan. “Pemerintah Aceh seharusnya berfokus pada pemerataan kualitas guru, pemenuhan sarana-prasarana laboratorium dan teknologi di desa-desa, serta penyediaan beasiswa bantuan biaya hidup bagi siswa kurang mampu,” ujarnya.
Karena itu, Nasrul mendesak Dinas Pendidikan Aceh mengevaluasi program PJJ tersebut dan mengarahkan anggaran pendidikan untuk memperkecil kesenjangan mutu sekolah antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Langkah tersebut lebih mendesak guna menjamin hak seluruh anak Aceh memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.[]
