ACEH hari ini seperti sedang berjalan tanpa arah yang jelas. Pemerintahannya gaduh. Kebijakannya kerap kontroversial.
Komunikasi publiknya lemah. Sementara masyarakat perlahan mulai terjebak dalam posisi serba salah.
Tetap mendukung pemerintah, situasi terasa makin semrawut. Tidak mendukung, sebagian orang khawatir kehilangan akses kekuasaan, jabatan, proyek, atau sekadar kedekatan politik yang selama ini memberi kenyamanan.
Akhirnya, banyak yang memilih diam. Sebagian lagi bertahan dengan loyalitas tanpa batas.
Kritik dianggap pengkhianatan. Sikap berbeda diposisikan sebagai ancaman terhadap “Panglima”. Rasionalitas pelan-pelan digeser oleh kultus politik.
Baca juga: Mualem, Jangan Zalimi Rakyat Aceh!
Di titik inilah Aceh mulai memasuki fase yang berbahaya: krisis kepemimpinan yang dibungkus fanatisme.
Persoalan Aceh sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Ini akumulasi panjang dari kegagalan melahirkan kader kepemimpinan yang matang.
Politik Aceh terlalu lama bergerak di permukaan emosional. Yang dicari bukan kapasitas, melainkan popularitas. Bukan gagasan, tetapi simbol. Bukan kemampuan memimpin, melainkan kemampuan membangun loyalitas massa.
Akibatnya, proses seleksi kepemimpinan berjalan sangat dangkal. Pemilihan kepala daerah tidak benar-benar menjadi arena adu visi dan solusi, melainkan pertarungan citra, uang, dan sentimen kelompok.
Baca juga: Mualem Gubernur tak Bertanggung Jawab
Dalam banyak studi politik lokal di Indonesia, pola seperti ini disebut sebagai personalistic politics, ketika figur lebih penting daripada kapasitas institusional.
Ilmuwan politik seperti Edward Aspinall dan Marcus Mietzner berulang kali menyoroti bagaimana politik patronase dan klientelisme membuat demokrasi lokal kehilangan substansi. Aceh tampaknya belum benar-benar keluar dari jebakan itu.
Pilihan politik akhirnya tidak dibangun di atas rekam jejak tata kelola pemerintahan, kemampuan teknokratis, ataupun visi pembangunan jangka panjang. Yang bekerja justru romantisme sejarah, loyalitas emosional, dan mobilisasi simbolik.
Padahal, memimpin daerah pascakonflik seperti Aceh membutuhkan lebih dari sekadar kharisma politik. Dibutuhkan kemampuan manajerial, komunikasi kebijakan, penguasaan birokrasi, serta kapasitas membaca arah ekonomi nasional dan global.
Ketika Kritik Dianggap Musuh
Situasi menjadi makin rumit ketika kritik mulai dipandang sebagai ancaman. Padahal dalam sistem demokrasi, kritik adalah mekanisme koreksi. Tanpa kritik, kekuasaan mudah terjebak dalam sikap antikritik dan merasa selalu benar.
Filsuf politik Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa kekuasaan yang kehilangan ruang dialog akan mudah berubah menjadi dominasi yang anti-nalar.
Aceh hari ini memperlihatkan gejala itu.
Ketika mahasiswa dan masyarakat sipil menolak sejumlah kebijakan pemerintah Aceh—termasuk polemik Pergub JKA yang dianggap disusun terburu-buru—respons pemerintah justru terkesan defensif. Aspirasi publik belum dijawab secara memadai, sementara pemerintah sibuk membangun narasi pembenaran.
Di tengah kegaduhan tersebut, gubernur malah melanjutkan agenda ke Jakarta dengan alasan melobi anggaran. Secara administratif mungkin sah. Tetapi secara psikologis politik, publik melihat adanya jarak yang makin lebar antara pemerintah dan keresahan masyarakat.
Inilah problem terbesar pemerintahan yang kehilangan sensitivitas.
Yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya bukan hanya pemerintahnya, tetapi mentalitas politik masyarakat sendiri.
Aceh makin terjebak pada pragmatisme jangka pendek. Politik dipandang sebatas transaksi. Ukuran keberhasilan pemimpin sering kali bukan kualitas kebijakan, melainkan seberapa besar bantuan tunai, proyek, atau kedekatan personal yang bisa diberikan.
Fenomena ini dalam kajian politik dikenal sebagai clientelism, yakni hubungan timbal balik berbasis patronase antara elite dan masyarakat.
Dalam pola seperti ini, rakyat tidak lagi memilih berdasarkan program atau kapasitas, melainkan manfaat langsung yang bisa diterima. Akibatnya, gagasan besar tentang pembangunan menjadi tidak penting.Yang penting “asal dekat kekuasaan”.
Ironisnya, pola ini justru memperlemah posisi masyarakat sendiri. Karena ketika kritik dibungkam oleh kepentingan pragmatis, maka kontrol sosial terhadap pemerintah ikut hilang.
Aceh akhirnya berjalan tanpa kompas.
Pemerintahan “Hana Utak”
Istilah “hana utak” (tak mampu berpikir) mungkin terdengar kasar. Tetapi istilah itu mulai muncul sebagai ekspresi kekecewaan publik terhadap situasi yang dianggap semakin tidak terkendali.
Gubernur Aceh hari ini, Muzakir Manaf atau Mualem, terlalu banyak membuat kontroversi kebijakan. Setelah melontarkan pernyataan “Aceh kaya, sanggup membayar utang Indonesia”, eehhh … tiba-tiba datang ke Jakarta untuk mengemis minta tambahan anggaran.
Banyak janji yang diucapkan layaknya orang mengigau (ekspor air ke Malaysia, ekspor, pisang, pabrik ban) akhir hanya jadi bualan. Tidak ubahnya gaya Jokowi dengan mobil SMK dan janji-janji palsu lainnya.
Mualem akhirnya hanya jadi pemain akrobat politik dengan sejuta janji manis. Tapi, satu pun tak ditepati. Yang sangat mudah, misalnya, janji menghapus barcode BBM subsidi. Sampai besok tak terwujud.
Celakanya, bukan mewujudkan janji yang pernah diucapkan. Mualem malah membuat masyarakat tambah susah setelah menerbitkan Pergub JKA.
Alih-alih menjawab keresahan publik dengan keputusan mencabut Pergub, malah dia membiarkan mahasiswa dan jurnalis jadi korban kekerasan. Begitulah nasib yang harus diterima Aceh hari ini. Nasib buruk salah memilih pemimpin.
Tentu persoalan Aceh tidak sesederhana menyalahkan satu figur semata. Krisis ini jauh lebih dalam. Ia menyangkut kualitas demokrasi, budaya politik, lemahnya kaderisasi, dan kegagalan membangun tradisi meritokrasi.
Namun satu hal yang pasti. Aceh membutuhkan kepemimpinan yang lebih rasional dan berbasis kapasitas. Bukan sekadar simbol. Bukan sekadar loyalitas. Bukan pula kepemimpinan yang sibuk mempertahankan citra, tetapi gagap menyelesaikan masalah dasar rakyat.
Jika pola politik seperti hari ini terus dipertahankan, Aceh hanya akan terus bergerak dalam lingkaran yang sama: gaduh di permukaan, kosong di substansi.[]
