KabarAktual.id – Proyek renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Ma’sud, senilai Rp25 miliar menuai sorotan. Menggunakan uang rakyat, proyek itu dilengkapi pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut.
Kritik masyarakat pun semakin meluas, hingga akhirnya mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan pihaknya kini melakukan pendampingan khusus terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait persoalan tersebut.“Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana, teman-teman dari Otda juga terus berkomunikasi mengingatkan. Intinya, semangat efisiensi harus terus dipegang,” ujar Bima Arya di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).Kemendagri Minta Hati-Hati Kelola APBDBima Arya menegaskan kepala daerah harus lebih berhati-hati dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta seluruh alokasi dana disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.“Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi,” tegasnya.Kursi Pijat dan Akuarium Diminta DibatalkanSorotan publik paling tajam tertuju pada item pengadaan yang dinilai tidak mendesak, yakni kursi pijat dan akuarium air laut di rumah jabatan gubernur.Bima Arya pun secara tegas meminta agar fasilitas tersebut dibatalkan jika tidak memiliki urgensi.“Kalau tidak prioritas ya batalkan saja,” katanya.Ia juga meminta Gubernur Rudi Ma’sud meninjau ulang rencana anggaran belanja senilai Rp25 miliar tersebut.“Pak Gubernur harus mempertimbangkan kembali dan mengkaji ulang. Semua bisa disesuaikan,” tambahnya.Rudi Ma’sud Minta MaafDi tengah gelombang kritik yang terus membesar, Gubernur Kaltim Rudi Ma’sud akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.Permintaan maaf itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya @h.rudymasud, Minggu malam (26/4/2026).“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudi.Ia mengakui polemik ini menjadi pelajaran penting, terutama dalam hal komunikasi pemerintah kepada masyarakat.Menurutnya, informasi yang tidak tersampaikan secara utuh dapat memicu kesalahpahaman dan menimbulkan jarak antara pemerintah dan rakyat.Meski menyebut perencanaan renovasi itu sudah ada sebelum dirinya menjabat, Rudi menegaskan tetap bertanggung jawab atas kebijakan yang berjalan saat ini.“Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini,” tegasnya.Publik Menanti Keputusan AkhirKini masyarakat menunggu langkah konkret Pemprov Kaltim, apakah anggaran Rp25 miliar tersebut akan direvisi atau tetap dilanjutkan. Polemik ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip efisiensi anggaran di tengah berbagai kebutuhan publik yang lebih mendesak.[]
