KabarAktual.id — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengingatkan seluruh pihak agar tetap berpegang pada prinsip demokrasi konstitusional dalam kehidupan bernegara.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri merespons beredarnya potongan video Saiful Mujani yang dinarasikan mengajak menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional sebab itu nanti berbahaya,” ujar Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/4/2026).
Fahri menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bukan satu-satunya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan.
Menurutnya, terdapat cabang kekuasaan lain yang juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam sistem demokrasi. Ia turut mengajak seluruh elemen untuk melakukan introspeksi di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, serta menjaga kekompakan nasional.
“Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Saiful Mujani yang merupakan Guru Besar Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menjadi sorotan setelah potongan videonya ramai di media sosial.
Dalam video tersebut, Mujani menyinggung peran rakyat dalam perubahan politik, dengan merujuk pada peristiwa 1998. “Ya hanya kita yang bisa, rakyat, ’98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, enggak akan,” ucap Mujani dalam potongan video tersebut.[]
Pernyataan itu juga menuai respons dari Hasan Nasbi yang menyampaikan kritik keras melalui akun media sosialnya.Hasan mengaku kecewa terhadap pernyataan tersebut dan menilai ada pihak-pihak yang mengaku pejuang demokrasi, namun hanya menerima demokrasi ketika sejalan dengan kepentingannya.Ia juga menyinggung bahwa ajakan menjatuhkan pemerintah merupakan pernyataan yang melampaui batas dan tidak mencerminkan pemahaman yang utuh tentang demokrasi.“Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang polster,” ujarnya.Hingga kini, polemik terkait pernyataan tersebut masih menjadi perbincangan publik.[]
