KabarAktual.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan sebanyak 45 persen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat bertemu para pendamping PKH se-Kabupaten Nganjuk di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Pemkab Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026). “Ini data dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), merangkum dari banyak data, kesimpulannya 45 persen bansos keluarga harapan tidak tepat sasaran. Kita mari jujur aja dulu,” ujar Gus Ipul.
Menurut dia, persoalan salah sasaran tidak hanya terjadi pada PKH. Sejumlah program bantuan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP), subsidi elpiji 3 kilogram, hingga subsidi listrik juga dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Baca juga: Luhut Sorot Penyaluran Bansos Era Jokowi, 50 % tidak Tepat Sasaran
Gus Ipul menyebut, selama ini bantuan tersebut justru dinikmati kelompok masyarakat yang tergolong mampu. Sementara di sisi lain, masih ada kelompok yang berhak menerima bantuan tetapi belum terdata, yang ia sebut sebagai “the invisible people”.
Kondisi itu, kata dia, menjadi alasan pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap basis data penerima manfaat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menjelaskan, sebelumnya setiap tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, memiliki data masing-masing. Kini, seluruh data disatukan dalam DTSEN yang bersifat dinamis dan terus diperbarui.
“Dulu Kemensos punya data sendiri, pemprov data sendiri, pemkab sendiri. Sekarang ini ada DTSEN yang setiap saat berubah dan dinamis. Karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang naik kelas,” ujarnya.
Gus Ipul mengajak pemerintah daerah hingga aparatur desa untuk aktif melakukan pemutakhiran data. Ia menegaskan, pembaruan data bukan semata tanggung jawab Kementerian Sosial, melainkan membutuhkan peran kepala daerah, lurah, kepala desa, hingga operator penginput data, termasuk partisipasi masyarakat melalui fitur usul-sanggah pada aplikasi DTSEN.
“Nasib saya tergantung bupati atau wali kota. Nasib bupati atau wali kota tergantung lurah atau kades, dan nasib lurah atau kades tergantung operator yang menginput,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga menyosialisasikan program Sekolah Rakyat (SR) yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Program dengan nilai anggaran Rp 911 miliar itu dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027 tanpa membebani APBD Kabupaten Nganjuk.
Sementara itu, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyatakan komitmen pemerintah daerah mendukung pembenahan data kemiskinan dan pembangunan sektor pendidikan.“Pendidikan yang bagus membangun sebuah karakter atau mental,” ujar Marhaen.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, pembenahan data kemiskinan diharapkan berjalan transparan dan akuntabel sehingga penyaluran bantuan sosial ke depan tidak lagi bermasalah.[]
