KabarAktual.id – Realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi di Aceh hingga Jumat (18/9/2026) baru mencapai Rp457,08 miliar atau 27,67 persen dari total alokasi Rp1,652 triliun. Dengan capaian tersebut, sekitar Rp1,195 triliun anggaran tambahan TKD masih dalam tahap pelaksanaan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan percepatan realisasi menjadi perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), mengingat anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan dampak dan kebutuhan masyarakat akibat bencana hidrometeorologi. “Pesan Gubernur jelas, anggaran harus bekerja. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Minggu (20/9/2026).
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, realisasi tambahan TKD Pemerintah Aceh mencapai Rp239,46 miliar atau 29,03 persen dari alokasi Rp824,82 miliar. Sementara realisasi tambahan TKD kabupaten/kota mencapai Rp217,62 miliar atau 26,31 persen dari alokasi Rp827,26 miliar.
Di tingkat provinsi, sejumlah perangkat daerah mencatat realisasi relatif tinggi. Dinas Tenaga Kerja mencapai 84 persen, BPKA 65,5 persen, dan Dinas Pangan 66 persen. Namun, beberapa perangkat daerah masih mencatat realisasi rendah. Dinas Kelautan dan Perikanan baru 8,7 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 persen, Badan Penanggulangan Bencana Aceh 11,3 persen, serta Dinas Sosial 18,2 persen.
Di tingkat kabupaten/kota, Aceh Selatan mencatat realisasi tertinggi 65,3 persen, disusul Gayo Lues 57,6 persen dan Aceh Jaya 32,9 persen.Sedangkan realisasi terendah tercatat di Nagan Raya 2,7 persen, Sabang 6 persen, dan Subulussalam 10,6 persen.
Nurlis mengatakan perbedaan capaian tersebut menjadi bahan evaluasi Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota. “Daerah yang realisasinya masih rendah harus segera melihat apa persoalannya dan mengambil langkah. Sementara daerah yang sudah berjalan baik dapat menjadi contoh dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Menurut Nurlis, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) juga meminta perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota dengan realisasi rendah segera mengidentifikasi hambatan dan melakukan percepatan.Ia menegaskan percepatan bukan semata mengejar persentase serapan, tetapi memastikan anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat kepada masyarakat. “Kita ingin cepat, tetapi bukan berarti boleh tergesa-gesa tanpa perencanaan. Kita ingin anggaran bergerak, tetapi tetap tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pemerintah Aceh, lanjut Nurlis, akan terus memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tambahan TKD untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Perkembangan realisasi anggaran tersebut juga dapat dipantau masyarakat melalui Portal Pemerintah Aceh pada laman p2k-apba.acehprov.go.id.“Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir. Dan kehadiran itu harus terlihat dalam kerja nyata,” ujar Nurlis.[]
