KabarAktual.id — Sebanyak 20 anak asal Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, terancam putus sekolah setelah tidak diterima di sekolah mana pun pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Dinas Pendidikan setempat diminta tidak tinggal diam.
Persoalan tersebut disampaikan Geuchik Gampong Deah Raya, Samsul Bahri, saat beraudiensi dengan Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026). Selama ini, kata Samsul, anak-anak Deah Raya harus bersekolah di luar gampong karena wilayah tersebut belum memiliki sekolah dasar. Kondisi itu kini berdampak pada puluhan anak yang belum mendapatkan sekolah setelah proses SPMB berakhir.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banda Aceh segera mengambil langkah agar seluruh anak yang belum memperoleh sekolah dapat diterima pada tahun ajaran ini, meski kegiatan belajar mengajar telah berlangsung beberapa pekan. “Jangan ada anak-anak Banda Aceh yang putus sekolah. Pak Kadis harus mengakomodir mereka yang belum mendapatkan sekolah ini dengan secepatnya,” kata Irwansyah.
Ia menilai Disdikbud dapat mengarahkan para siswa ke sekolah terdekat, seperti SD di Alue Naga, Tibang, atau Lamdingin. Selain solusi jangka pendek, Irwansyah juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh membangun kembali sekolah di Gampong Deah Raya. Menurutnya, jumlah penduduk di kawasan pesisir tersebut terus bertambah, sementara fasilitas pendidikan hingga kini belum tersedia.
Irwansyah turut menyoroti pengelolaan aset milik Pemko Banda Aceh. Ia menegaskan lahan yang sejak awal dihibahkan untuk kepentingan pendidikan seharusnya tidak dialihkan ke fungsi lain.
Ia juga meminta pemerintah meningkatkan koordinasi dan melibatkan pemerintah gampong dalam setiap pembahasan terkait aset di wilayah mereka. “Sangat disayangkan jika pengalihan lahan dilakukan tanpa melibatkan keuchik dan perangkat gampong sebagai tuan rumah tempat aset tersebut berada. Hal seperti ini tidak boleh terulang,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, Samsul Bahri yang didampingi Tuha Peut Gampong Deah Raya, Bin Hasyim, mengungkapkan di wilayahnya terdapat lahan bekas SD Negeri 99 yang terbengkalai sejak sekolah tersebut rusak akibat tsunami 2004. Sekolah yang berdiri sejak 1986 itu tidak lagi dibangun kembali karena saat itu jumlah penduduk dinilai masih sedikit.
Belakangan, lahan yang merupakan aset Pemko Banda Aceh tersebut dipinjam-pakaikan untuk peruntukan lain. Pihak gampong mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut. “Kami tidak pernah diberi tahu. Tiba-tiba ada proyek dibangun di atas lahan bekas sekolah itu tanpa pemberitahuan kepada pihak gampong,” kata Samsul.
Menurutnya, bertambahnya jumlah penduduk membuat kebutuhan sekolah di Deah Raya semakin mendesak. Karena itu, pemerintah gampong berharap sekolah kembali dibangun di kawasan tersebut.
Senada dengan itu, Anggota DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan aset yang diperuntukkan bagi pendidikan seharusnya tetap digunakan sesuai fungsi awal. Ia juga mendesak Disdikbud segera memastikan seluruh anak Deah Raya dapat bersekolah.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan pihaknya akan membuka satu rombongan belajar (rombel) baru di SD Negeri 58 Alue Naga sebagai solusi sementara. Ia memastikan seluruh anak yang sebelumnya belum mendapatkan sekolah akan dapat mengikuti proses belajar pada tahun ajaran ini.
Terkait lahan bekas sekolah, Sulaiman menjelaskan lokasi tersebut sebelumnya telah masuk dalam rencana pembangunan sekolah. Bahkan, Disdikbud telah mengusulkan pembangunan SMP di kawasan pesisir kepada pemerintah pusat agar akses pendidikan masyarakat lebih dekat. Namun, rencana tersebut kini terkendala karena lahan yang sebelumnya disiapkan sudah tidak lagi tersedia.[]
