KabarAktual.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh bergerak bersama menangani lima persoalan yang dinilai mendesak di Aceh. Pekerjaan Rumah atau PR Pemerintah Aceh itu mulai dari tambang ilegal, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelaksanaan salat berjamaah, LGBT, hingga pembalakan liar yang disebut menjadi salah satu pemicu banjir.
Hal itu disampaikan Mualem dalam rapat Forkopimda Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/7/2026). Informasi tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.
Dalam rapat tersebut, Mualem didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun. Hadir pula Ketua DPRA Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Kepala BIN Aceh Andrie P. Mulia, Danlanal Sabang Kolonel (P) Sadimin, Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro, serta unsur Forkopimda lainnya. “Saya membutuhkan pandangan, pendapat, dan pertimbangan untuk menjadi keputusan kita bersama,” kata Mualem.
Pada rapat itu, Sekda Aceh memaparkan kondisi tambang emas ilegal yang masih marak terjadi di sejumlah daerah. Sebagian aktivitas penambangan, kata Sekda, menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri sehingga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Aceh mengusulkan sejumlah langkah penanganan, di antaranya sosialisasi bahaya merkuri, penertiban terpadu bersama aparat penegak hukum, koordinasi lintas instansi, hingga mendorong legalisasi pertambangan melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selain itu, Forkopimda juga didorong menerbitkan maklumat bersama untuk memperkuat pengawasan.
Persoalan lain yang dibahas ialah kebakaran hutan dan lahan di wilayah pesisir barat Aceh. Sekda menyebut lebih dari 150 hektare lahan gambut telah terbakar. Pemerintah Aceh telah meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla serta mengaktifkan kembali Desk Penanganan Karhutla 2026. BNPB juga disebut telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Rapat juga menyoroti persoalan LGBT. Dalam paparannya, Sekda menyebut penyebaran konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu semakin masif dan menjadi perhatian masyarakat. Aktivitas tersebut disebut terindikasi berlangsung di sejumlah tempat seperti kafe, warung kopi, barbershop, hingga pusat kebugaran.
Pemerintah Aceh berencana merevisi Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan Pornografi, memperkuat ketahanan keluarga, serta membentuk tim terpadu untuk memantau aktivitas LGBT di ruang publik dan media sosial.
Selain itu, Forkopimda juga mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2025 tentang salat fardu berjamaah bagi aparatur dan masyarakat serta kegiatan mengaji di satuan pendidikan. Pemerintah menilai pelaksanaan salat berjamaah di lingkungan masyarakat maupun pada jam kerja masih belum optimal sehingga diperlukan seruan bersama dari Forkopimda.
Dalam pembahasan penanganan bencana hidrometeorologi, rapat menyepakati status penanganan masih berada pada masa transisi sehingga belum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Mualem menegaskan pembalakan liar harus menjadi perhatian serius karena dinilai berkaitan dengan meningkatnya risiko banjir di Aceh. “Salah satu penyebab banjir ini adalah penebangan pohon di hutan-hutan atau ilegal logging,” kata Mualem.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur Forkopimda memperkuat langkah penindakan agar praktik pembalakan liar dapat dihentikan.[]
