KabarAktual.id – Kaukus Peduli Integritas Pendidikan Aceh (KPIPA) menyambut baik inisiatif pemerintah membangun Sekolah Rakyat. Program Presiden Prabowo itu dinilai sebagai upaya konkret mengatasi ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Menurut KPIPA, sekolah berasrama dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah merupakan langkah positif dalam memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi kelompok rentan.
Namun, KPIPA juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengkhianati tujuan awal program ini.
Juru bicara KPIPA, Ramadhan Al Faruq, mengatakan, sektor pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan dengan risiko korupsi yang tinggi. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia, kata dia, berbagai skema penyelewengan kerap terjadi dalam program pendidikan, seperti mark-up anggaran, penyalahgunaan dana bantuan siswa, hingga nepotisme dalam seleksi siswa dan rekrutmen guru.
Oleh karena itu, menurut dia, keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada niat baik pemerintah, tetapi juga pada pengelolaan yang transparan, seleksi yang adil, serta pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan manipulasi data penerima manfaat.
Agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya secara optimal, KPIPA merekomendasikan beberapa langkah penting. Transparansi dan akuntabilitas anggaran harus menjadi prioritas utama dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan publik memantau penggunaan anggaran. “Selain itu, lembaga independen seperti KPK atau Ombudsman perlu dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana agar mencegah kebocoran dan penyimpangan,” kata Ramadhan dalam pernyataan tertulis, Sabtu (15/3/2025).
Diingatkan, bahwa proses seleksi siswa juga harus dilakukan dengan mekanisme yang adil dan transparan, menggunakan data terpadu berbasis verifikasi ekonomi untuk memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok miskin dan miskin ekstrem. “Audit berkala terhadap daftar penerima harus diterapkan untuk mencegah manipulasi data atau penyusupan siswa dari keluarga yang tidak memenuhi kriteria,” tambahnya.
Rekrutmen guru, sambungnya, harus dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, mengutamakan kompetensi dan bukan hubungan politik atau nepotisme. Guru yang direkrut perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu menangani siswa dari latar belakang ekonomi lemah dengan metode pengajaran yang sesuai.
Selain itu, dikatakan, pendampingan bagi orang tua dan siswa perlu menjadi bagian integral dari program ini. Pemerintah harus menyediakan skema pendampingan ekonomi bagi keluarga siswa agar mereka tidak menarik anaknya keluar dari sekolah untuk bekerja. “Insentif bagi keluarga yang patuh terhadap perjanjian juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan anak menyelesaikan pendidikannya,” sebut anak muda ini.
Kemudian, evaluasi berkala harus dilakukan untuk mengukur efektivitas program, dengan membentuk tim evaluasi independen yang bertugas memantau pelaksanaan program setiap tahun. Pemerintah wajib mempublikasikan laporan pelaksanaan program secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan demi perbaikan berkelanjutan.
KPIPA menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah langkah strategis yang harus dikawal dengan transparansi dan pengawasan ketat. Jika tidak diawasi dengan baik, program ini justru bisa menjadi ladang korupsi baru di sektor pendidikan, yang pada akhirnya menghambat akses pendidikan bagi mereka yang seharusnya mendapatkan manfaatnya.
KPIPA berkomitmen untuk terus mengawal program ini dengan melakukan pemantauan, advokasi, serta memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah demi memastikan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi sarana pemberdayaan pendidikan bagi masyarakat miskin di Indonesia.[]
