KabarAktual.id – Pemerintah Aceh melaporkan penanganan pascabencana hidrometeorologi menunjukkan perkembangan positif. Pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen, kini fokus pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026). “Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” kata Nasir di hadapan perwakilan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah dari wilayah terdampak.
Nasir menjelaskan, pembangunan Huntara telah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target 20.797 unit atau sekitar 99 persen. Dengan capaian tersebut, program penyediaan hunian sementara bagi korban bencana hampir seluruhnya selesai.
Sementara itu, pembangunan Huntap masih berada pada tahap awal. Hingga saat ini baru terealisasi 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
Di sektor infrastruktur, sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah kembali difungsikan secara darurat. Untuk jaringan jalan daerah, sebanyak 1.543 ruas dari total 1.638 ruas yang terdampak juga sudah dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Dari sisi pendanaan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar atau 17,8 persen dari total pagu sebesar Rp824,82 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, dengan 353 paket atau 46,1 persen di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Nasir juga mengungkapkan, hasil desk bersama 10 kementerian/lembaga pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebanyak 2.537 paket kegiatan senilai sekitar Rp5 triliun. Hingga kini, pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau sekitar 41,48 persen.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.Usulan pertama adalah penguatan alokasi anggaran kementerian/lembaga guna menutup kekurangan pendanaan berbagai program prioritas.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengusulkan percepatan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Menurut Nasir, ruas-ruas tersebut merupakan akses strategis yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa sehingga perlu segera dipulihkan. “Pemerintah Aceh berharap usulan tersebut menjadi prioritas pembangunan nasional sehingga rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang,” ujarnya.
Sebagai upaya memperkuat koordinasi, Pemerintah Aceh juga mengusulkan penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap kementerian/lembaga agar berbagai kendala teknis di lapangan dapat ditangani lebih cepat dan akuntabel.
Nasir menegaskan Pemerintah Aceh berkomitmen menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.[]
